Tanggapi Isu Pembubaran MUI, Wagub Jabar Uu: Lebih Baik Kita Berbicara Solusi Menangani Pandemi

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum angkat bicara terkait isu pembubaran lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang muncul di media sosial.

Dia mengajak masyarakat untuk menyikapi isu tersebut dengan lebih bijaksana.

Menurut Uu, keberadaan MUI dinilai penting sebagai pemersatu pandangan umat Islam melalui fatwanya.

Baca juga: PKB Tolak Pembubaran MUI, Dorong Evaluasi dan Audit Keuangan

"Kehadiran MUI sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, karena fatwanya dijadikan pegangan dalam melaksanakan nilai-nilai Islam oleh masyarakat," kata Uu dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (24/11/2021).

Selain itu, Uu mengatakan, kesalahan salah satu anggota MUI bukan berarti menjadi kesalahan seluruh institusi yang harus berujung pada pembubaran.

"Jangan diibaratkan ada tikus di rumah, kemudian kita bakar rumahnya," ucapnya.

Baca juga: Tanggapi Tuntutan Pembubaran MUI, Wapres Maruf Amin: Tidak Rasional

Sebagai salah satu ulama yang tergabung dalam komunitas pesantren, Uu mengaku terusik dengan isu tersebut yang dinilainya provokatif.

Pasalnya, MUI merupakan salah satu lembaga yang dihormati dan disanjungi umat Islam di Indonesia.

Terlepas dari pihak mana yang memulai isu ini, Uu menilai pihak tersebut sepatutnya berdiskusi terlebih dahulu dengan MUI terkait ilmu akidah, fikih dan tasawuf, sehingga lebih paham esensi keberadaan MUI.

"MUI adalah lembaga yang kami hormati, organisasi yang umat Islam hargai dan sanjungi, kok, tiba-tiba ada orang ingin membubarkan. Ini mengusik ketentraman umat Islam, mengusik kedamaian," tegasnya.

Uu menjelaskan, pentingnya keberadaan MUI sebagai mediator komunikasi umat Islam, sudah dirasakan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menurutnya, lahirnya MUI berasal dari Komite Besar Ulama yang dibentuk pada tahun 1972 di Tasikmalaya, yang kemudian dipatenkan sebagai perpanjangan tangan dan mitra pemerintah satu tahun kemudian.

"Jadi MUI ini sangat dibutuhkan, disamping fatwa yang ditunggu oleh masyarakat umat Islam di Indonesia, juga sebagai penyambung lidah Islam dan fasilitator pemerintah," sebutnya.