Seruni Klaim Temukan 29 Kekerasan Seksual di Universitas Udayana, Rektor: Datanya Siapa?

Akan ambil langkah hukum jika tak terbukti

Gde Antara mengaku sudah berkoordinasi dengan LBH Bali terkait data yang dimiliki oleh LBH dan Seruni.

Namun, pihak LBH, kata dia, belum memberikan respons apapun.

"Kami sudah berkoordinasi melalui wakil rektor 3 secara personal, maupun melalui saluran lainnya, tapi sampai sekarang belum dijawab sama sekali, itu yang kami sayangkan, karena banyak hal yang perlu didiskusikan kalau memang LBH lebih terbuka," kata dia.

Jika akhirnya data dari LBH dan Seruni Bali tak bisa dipertanggungjawabkan, Gde Antara mengaku tak akan segan-segan membawa ke ranah hukum.

Baca juga: Video Viral WN Amerika di Bali Bernyanyi Pakai Seragam Polri di Kafe, Begini Penjelasan Polisi

Apalagi, kata dia, tudingan yang disampaikan LBH dan Seruni menyangkut nama baik kampus dan muruah lembaga pendidikan tinggi.

"(Kalau tidak terbukti) Kami akan mengambil langkah hukum karena ini menyebarkan isu enggak baik, tidak objektif sesuai UU ITE, jadi kami sudah sangat keberatan dengan gaya model ini, dan kami sudah berkomunikasi jauh sebelumnya, jadi semestinya kami diajak dulu sebelum di-publish itu," tuturnya.

Meski begitu, ia menegaskan UNUD akan menyelesaikan kasus dugaan kekerasan seksual jika memang ada data yang valid mengenai kasus tersebut.

Baca juga: Dosen Universitas Udayana Diperiksa KPK, Rektor: Urusan Pribadi, Tak Berhubungan dengan Unud

Apalagi dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk tim Satgas yang fokus menangani kasus kekerasan seksual di kampus sesuai dengan Amanat Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

"Supaya korban tidak takut melapor, karena kalau sudah melapor kami akan melakukan pendampingan kepada korban dan akan melaporkan oknum-oknum ini ke aparat keamanan hari itu juga, kami tidak akan membuat hal lain lagi selain bekerja sama dengan aparat negara sehingga penyelesaiannya bisa komperhensif," tuturnya.

"Nanti kalau sudah sampai ada kekuatan hukum, baru kampus akan menyertai sanksi-sanksi untuk itu sesuai otoritas yang kami dapatkan," pungkasnya.