Ribuan Kartu Bansos di Nganjuk Belum Terdistribusi, Mensos Risma: Senin Besok Harus Selesai

NGANJUK, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma, menyoroti banyaknya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim).

Berdasarkan data yang dimiliki pihak Kemensos, ada sebanyak 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Nganjuk. Rinciannya, pada September ada 3.582 KKS dan Oktober ada 3.579 KKS yang belum terdistribusi.

Baca juga: Profil Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya yang Jadi Menteri Sosial

Terkait hal ini, Mensos Risma meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menyelasaikan permasalahan ini maksimal Senin (22/11/2021) besok.

“Jadi Senin saya minta diselesaikan semua,” kata Risma usai menghadiri acara penyaluran bantuan sosial di Gedung Juang 45 Nganjuk, Minggu (21/11/2021).

“Pak Sekda (Nganjuk) tadi sudah janji untuk bisa mengumpulkan penerima manfaat seluruhnya, terutama yang belum terima kartu dan belum realisasi,” lanjut dia.

Baca juga: Mensos Risma Kunjungi Korban Erupsi Sinabung di Karo, Yakinkan Warga Bisa Bangkit di Tengah Keterpurukan

Risma melanjutkan, dari 7.161 KKS tersebut mayoritas dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako. Untuk pendistribusian KKS dari Program Keluarga Harapan (PKH) relatif lancar.

“Ini kalau lihat, dibandingkan PKH, itu yang BPNT atau yang sembako itu lebih lambat, jadi lebih lambat. Kalau PKH itu langsung transfer cash, kalau BPNT itu memang sangat tergantung terhadap e-Warong-nya,” tuturnya.

Baca juga: Risma Sebut Pemerintah Pusat Akan Adopsi Command Center 112 Pemkot Surabaya, Ini Alasannya

Penerima PKH harus dipantau, jangan sampai uang bansos untuk beli rokok

Menutur Risma, persoalan KKS yang belum terdistribusi tidak hanya terjadi di Nganjuk, namun juga di wilayah lainnnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi penyaluran BPNT tersebut.

“Jadi salurnya (BPNT) rata-rata hampir semua daerah rendah yang e-Warong ini. Jadi karena itu nanti kita coba evaluasi. Karena di perpres-nya itu boleh uang tunai, nanti tinggal dia bisa belanja di manapun,” sebutnya.

Kendati nantinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengambil bantuan dalam bentuk uang tunai, lanjut Risma, tetapi yang bersangkutan tidak bisa asal dalam membelanjakan uang bansos tersebut.

Untuk itu, pihak Kemensos dan stakeholder terkait akan mengontrol penggunaannya.

“Karena kalau enggak dikontrol nanti dibelikan rokok, dibelikan minuman keras, kan enggak boleh. Jadi tetap harus kita kontrol untuk penggunaan belanjanya itu,” papar Risma.

“Kita sudah siap uji coba untuk (KPM) belanja di manapun saja. Tapi tetap kita kontrol untuk penggunaannya,” sambung dia.