Di Tengah Krisis Anggaran, Anggota DPRD Karangasem Bali Minta Kenaikan Tunjangan Perumahan

KARANGASEM, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Karangasem untuk tahun 2022 hingga saat ini tak kunjung rampung.

Alotnya pembahasan RAPBD tersebut ditengarai terjadi karena dana aspirasi untuk membiayai pokok-pokok pikiran (pokir) dewan belum terakomodasi.

Salah satunya mengenai usulan kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

Baca juga: Polemik dan Keresahan Warga Tengger soal Kawasan TNBTS yang Digadang-gadang Jadi Bali Baru

Penjelasan Ketua DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Suastika membenarkan adanya usulan tersebut.

Menurutnya, usulan itu disampaikan oleh sejumlah anggota dalam Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Karangasem tahun 2022.

"Usulan itu (kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan) memang ada. Jadi ada beberapa anggota yang memang mengusulkan di dalam rapat," kata Suastika saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

Suastika tak menjelaskan lebih detail alasan usulan itu disampaikan dalam Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Karangasem.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 17 November 2021

Belum final

Menurut Swastika, berdasarkan peraturan perundangan-undangan, usulan itu sah-sah saja disampaikan oleh anggota dewan.

Ia meminta masyarakat tak gaduh merespons usulan itu.

Apalagi, proses pembahasan RAPBD Kabupaten Karangasem belum bersifat final dan masih terus berjalan.

"Jadi itu hanya sebatas usulan, ini kan prosesnya panjang, tidak bisa langsung baru usulan sudah menganggap itu disetujui, tidak bisa," tuturnya.

Baca juga: 818 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Bali Sepanjang 2021, 22 di Antaranya WNA

Dinilai tak tepat secara etika

Suastika mengakui, usulan yang disampaikan oleh sejumlah anggota dewan terkait dengan kenaikan tunjangan perumahan tak tepat secara etika.

Apalagi di tengah situasi keuangan daerah yang tengah seret akibat pandemi Covid-19.

Politisi PDI Perjuangan itu akan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem.

"Jadi nanti kembali dihitung oleh pemerintah eksekutif seperti apa, kalau memang memungkinkan bisa, tapi kalau memang situasi keuangan daerah tidak mencukupi, kan tidak mungkin," tuturnya.

Baca juga: Merasa Dimantrai hingga Tak Bisa Tidur, Tahanan di Bali Hajar Teman Satu Selnya di Lapas Karangasem

Disinggung menganai berapa jumlah tunjangan perumahan untuk anggota dewan serta jumlah kenaikan yang di usulkan, Suastika tak merinci.

Menurutnya, yang bisa menentukan jumlah kenaikan adalah tim independen.

Mereka berkapasitas membuat kalkulasi mengenai kebutuhan yang diperlukan.

"Belum merujuk angka, baru usulan, angka kan harus ada tim penilai, jadi kalau tunjangan itu kan harus ada tim penilai, jadi tidak gampang minta sekian, tidak bisa," tegasnya.

Meski begitu, ia memastikan alotanya pembahasan RAPBD Kabupaten Karangasem bukan hanya karena adanya usulan kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

Usulan-usulan lain yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat selama masa reses yang dilakukan oleh anggota dewan juga menjadi agenda penting dalam pembahasan.

"Jadi banyak usulan-usulan lain bukan hanya itu (kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan). Misalnya masalah jalan, masalah irigasi, memang itu yang lebih banyak," pungkasnya.