Ayah dan Anak di Pandeglang Didakwa Korupsi Dana Desa Senilai Rp 418 Juta

SERANG, KOMPAS.com – Jaksa Penuntut Umum mendakwa Sukmajaya, mantan Kepala Desa dan Yogi Purnama Putra, Kaur Keuangan Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 418 juta.

Ayah dan anak itu merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2019.

Persidangan yang berlangsung secara virtual itu dipimpin Ketua majelis Hakim Atep Sopandi. Sedangkan kedua terdakwa berada di Rutan Pandeglang.

Baca juga: Ayah dan Anak Kompak Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah, Terancam 20 Tahun Penjara

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Kejari Pandeglang, Robert Iwan Kandun dan Yukiawati Sastradisurya menyebutkan, bahwa kedua terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 418 juta.

Nilai itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten ditimbulkan karena adanya kelebihan pembayaran yang tidak bisa dipertangungjawabkan.

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 695 Juta, Mantan Kades di Banten Ditahan Polisi

“Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikann keuangan negara,” kata Iwan di Pengadilan Tipikor Serang. Selasa (16/11/2021).

Dikatakan Iwan, pada tahun 2019 Desa Sodong mendapat dana desa sebesar Rp 772.834.000 untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

Berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, rehab embung, pemeliharaan sambungan air bersih, penyelenggaraan posyandu, pembangunan Paud hingga penyertaan modal BUMDes.

Namun, anggaran desa dengan nominal tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp 354.413.135.

Adapun rinciannya dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tertera anggaran Rp 70 juta. Namun, realisasinya hanya 15 juta.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 54 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian untuk bidang pembangunan desa di dalam pelaporannya, dana teralisasi Rp 615 juta.

Namun setelah dihitung oleh tim ahli, realiasi kegiatan hanya Rp 302 juta, sehingga ada selisih Rp 313 juta.

Terakhir, penyertaan modal BUMDes dalam laporan teralisasi Rp 50 juta. Namun, penyertaan modal tidak teralisasi atau fiktf.

“Bahwa perbuatan terdakwa Sukmajaya bersama Yogi Purnama Putra sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 418 juta," ucap Iwan.

Kedua terdakwa dikenakan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang akan kembali digelar pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.