Subsidi BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Warga Sitaro Sulut Terpaksa Berobat Tradisional

Kompas.com - 16/11/2021, 06:23 WIB
Ilustrasi BPJS ShutterstockIlustrasi BPJS

MANADO, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tonni Supit angkat bicara soal subsidi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk kabupaten dan kota.

Menurut Tonni, Pemprov harus kembali mempertimbangkan anggaran untuk subsidi BPJS Kesehatan, karena ternyata hanya berlaku satu tahun saja, dan kemudian tiba-tiba hilang.

"Beberapa pasien mengadu kepada kami. Sudah di rumah sakit, tetapi setelah dibilang biayanya, mereka tidak mampu membayar, lalu kemudian mereka harus keluar dan melakukan pengobatan tradisional. Ini sangat memprihatinkan," kata Tonni dalam rapat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (15/11/2021).

Baca juga: 17.000 Peserta BPJS Kesehatan di Sitaro Dinonaktifkan, Ada Warga yang Batal Operasi

Anggota Fraksi PDI-P ini juga mencontohkan, kasus di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) ada belasan ribu peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov, kini tidak lagi.

Begitu pun dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Mereka (masyarakat peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan) tidak mau tahu, yang kena sasaran adalah Pemerintah Kabupaten. Daerah pemilihan (dapil) saya banyak dikeluhkan karena sudah tidak dibiayai oleh APBD Provinsi," tambah mantan Bupati Sitaro dua periode ini.

Untuk itu, ia meminta Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Gemmy Kawatu selaku Ketua TAPD melihat dan mempertimbangkan lagi anggaran untuk subsidi BPJS Kesehatan bagi kabupaten dan kota.

"Mohon Pak Sekprov untuk melihat lagi. Kalau pun ada refocusing dan anggaran tidak lagi mencukupi, minimal dijatah berapa yang bisa dibiayai oleh APBD Provinsi untuk BPJS kesehatan ini," harap Tonni.

Baca juga: Tangis Ibu Pemilik Warung Kopi: BPJS Saja Tak Punya, Siapa yang Biayai Saya Kalau Usaha Ditutup?

Menjawab apa yang disampaikan oleh Tonni, Sekprov Gemmy Kawatu menjelaskan, BJPS Kesehatan menjadi tanggung jawab utama kabupaten dan kota.

Kemudian, kata Kawatu, Pemprov bisa saja melakukan subsidi untuk itu, termasuk sampai dua tiga tahun kemarin yang masih mendapat subsidi.

"Akan tetapi dalam perbicangan kami yang terakhir dengan TAPD kabupaten dan kota, maka terhitung tahun kemarin subsidi kami minta dialihkan ke kabupaten dan kota karena keterbatasan dana di Pemerintah Provinsi," jawab Kawatu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Pertama Kali Terkonfirmasi di Semarang, Begini Kondisi 6 Orang yang Positif

Kasus Omicron Pertama Kali Terkonfirmasi di Semarang, Begini Kondisi 6 Orang yang Positif

Regional
94.433 Pelanggan PLN di Bengkulu Terdampak Pemadaman Listrik

94.433 Pelanggan PLN di Bengkulu Terdampak Pemadaman Listrik

Regional
Transaksi Narkoba di Depan Mapolres Salatiga, Pemuda Magelang Ditangkap

Transaksi Narkoba di Depan Mapolres Salatiga, Pemuda Magelang Ditangkap

Regional
3 Sekolah di Yahukimo Jadi Tempat Tinggal Sementara Personel Brimob, Kapolda Minta Maaf

3 Sekolah di Yahukimo Jadi Tempat Tinggal Sementara Personel Brimob, Kapolda Minta Maaf

Regional
Pulang Kerja, Seorang Buruh Bangunan Temukan Istri dan Anaknya Telah Tewas di Rumah

Pulang Kerja, Seorang Buruh Bangunan Temukan Istri dan Anaknya Telah Tewas di Rumah

Regional
Usut Dugaan Pungli Berkedok Iuran Keamanan Pasar di Blora, Kepala Pasar Diperiksa Polisi

Usut Dugaan Pungli Berkedok Iuran Keamanan Pasar di Blora, Kepala Pasar Diperiksa Polisi

Regional
Seorang Bocah Selamat dari Kecelakaan Maut Rapak Balikpapan, Fotonya Sempat Viral di Media Sosial

Seorang Bocah Selamat dari Kecelakaan Maut Rapak Balikpapan, Fotonya Sempat Viral di Media Sosial

Regional
Update Korban Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, 4 Tewas, 3 Operasi Tulang dan 1 Kritis

Update Korban Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, 4 Tewas, 3 Operasi Tulang dan 1 Kritis

Regional
Kadar Gula Tinggi, Terdakwa Penistaan Agama M Kace Jalani Perawatan Intensif di RSUD Ciamis

Kadar Gula Tinggi, Terdakwa Penistaan Agama M Kace Jalani Perawatan Intensif di RSUD Ciamis

Regional
Duduk Perkara Pengusaha Samarinda dan Anggota DPRD Kaltim Saling Lapor karena Cek Kosong Rp 2,7 Miliar

Duduk Perkara Pengusaha Samarinda dan Anggota DPRD Kaltim Saling Lapor karena Cek Kosong Rp 2,7 Miliar

Regional
Modus Pencabulan Guru Ngaji di Bogor Membacakan Doa agar Pintar

Modus Pencabulan Guru Ngaji di Bogor Membacakan Doa agar Pintar

Regional
Tak Dilayani Istri, Guru Ngaji di Bogor Tega Cabuli 5 Muridnya

Tak Dilayani Istri, Guru Ngaji di Bogor Tega Cabuli 5 Muridnya

Regional
Pemerintah Pusat Pastikan Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional Tetap Berjalan

Pemerintah Pusat Pastikan Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional Tetap Berjalan

Regional
Suami di Sumsel Bakar Istri Gara-gara Minta Uang Belanja

Suami di Sumsel Bakar Istri Gara-gara Minta Uang Belanja

Regional
Video Pasca-kecelakaan Maut di Rapak, Balikpapan, Mobil dan Motor Tak Lagi Berbentuk

Video Pasca-kecelakaan Maut di Rapak, Balikpapan, Mobil dan Motor Tak Lagi Berbentuk

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.