Pilkades Berujung Ricuh, Massa Bakar Kotak Suara dan Fasilitas Kantor Desa

AMBON, KOMPAS.com- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku berlangsung ricuh.

Kericuhan terjadi setelah proses penghitungan suara berlangsung di kantor Desa setempat, Minggu sore (14/11/2021).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 13 November 2021

Tak puas hasil Pilkades, massa marah

Massa yang tidak puas dengan hasil Pilkades menyerang dan melempari kantor desa.

Mereka mengeluarkan semua kotak suara dan fasilitas yang ada di kantor tersebut kemudian membakarnya.

Selain membakar kotak suara dan fasilitas kantor desa, massa juga ikut membakar meja, kursi serta fasilitas lainnya di kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Kepala BPD Buano Utara, Bakri Nanilette mengakui aksi anarkistis itu dilakukan bebeerapa saat setelah menghitungan suara dilakukan.

“Itu kejadian setelah penghitungan suara. Jadi panitia sedang bersiap-siap mendatangani berita acara, tiba-tiba massa menyerang dan melempari kantor desa sehingga panitia semua lari. Saat itu massa kemudian mengeluarkan semua kotak suara lalu membakarnya di depan kantor desa,” kata Bakri kepada Kompas.com saat dihubungi dari Ambon, Senin (15/11/2021).

Baca juga: 3 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Cold Storage di Maluku Barat Daya Ditahan

Polisi turun tangan

KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY Sekelompok massa merusak dan membakar kotak suara serta fasilitas desa di Kantor Desa Buano Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku usai penghitungan suara pemilihan kepala desa yang berlangsung pada Minggu (15/11/2021)

Aksi pembakaran kotak suara dan fasilitas desa itu diduga dilakukan tiga pendukung calon kepala desa yang kalah dalam pilkades tersebut.

Terkait insiden itu, Bakri mengaku sangat menyesalkan kejadian yang berujung pada pembakaran kotak suara dan fasilitas desa.

Baca juga: Curah Hujan Tinggi, 5 Desa di Balangan Kalsel Terendam Banjir

Ia pun meminta polisi untuk mengusut aktor dibalik aksi anarkistis tersebut.

“Saya belum bisa berbicara banyak karena saat ini polisi masih melakukan pengusutan dan sedang melakukan olah tempat kejadian perkara,” katanya.

Kepala Satuan Reskrim Polres Seram Bagian Barat Iptu Pieter Fredy Matahelemual yang dikonfirmasi Kompas.com secara terpisah membenarkan adanya insiden tersebut.

“Benar ada itu (pembakaran kotak suara). Aksi itu sementara kita tangani,” kata Pieter.

Baca juga: Oknum TNI yang Terlibat Pencurian Sapi di Maluku Segera Jalani Sidang di Pengadilan Militer

KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY Sekelompok massa merusak dan membakar kotak suara serta fasilitas desa di Kantor Desa Buano Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku usai penghitungan suara pemilihan kepala desa yang berlangsung pada Minggu (15/11/2021)

Pieter mengungkapkan, aksi anarkistis itu dilakukan setelah penghitungan suara Pilkades.

Meski begitu pihaknya belum berani menyimpulkan terkait pelaku aksi pembakaran kotak suara dan fasilitas desa.

“Kejadiannya setelah penghitungan suara. Itu masih kita dalami (para pendukung calon yang kalah), kita belum bisa ambil kesimpulan,” ujanrya.

Saat ini, ia mengaku anggota masih terus melakukan penyelidikan di lapangan.

“Nanti setelah anggota selesai bekerja akan kita sampaikan,” ujarnya.

Baca juga: Ruangan Sekda Seram Bagian Barat Digeledah, Satgas Kejati Maluku Sita Sejumlah Dokumen

Massa merasa dicurangi

Shutterstock Ilustrasi pemilu.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Buano Utara, Paman Nurlette yang dikonfirmasi Kompas.com mengaku, aksi pembakaran kotak suara dan fasilitas desa itu dilakukan massa dari tiga pendukung calon kepala desa yang merasa dicurangi.

“Karena hak konstitusional mereka diamputasi, dirampas oleh panitia jadi mereka tidak puas sehingga melakukan hal itu,” ujarnya.

Nurlette membeberkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan panitia dan BPD seperti menghilangkan hak suara sekitar 700 warga.

Selain itu ada dugaan penggelembungan suara untuk memenangkan calon kepala desa tertentu serta keberpihakan panitia dan BPD terhadap calon ekpala desa tertentu.

Baca juga: Ratusan Orang Geruduk Kantor Bupati Probolinggo, Tuntut Syarat Vaksin Boleh Satu Kali untuk Daftar Pilkades

“Hal ini sudah diprotes warga sebelum pemilihan berlangsung. Jadi ada sekitar 700 warga yang tidak bisa menyalurkan haknya karena namanya hilang di DPT Pilkades, selain BPD dan panitia juga tidak independen kami punya bukti itu,” ungkapnya.

Nurlette yang juga kuasa hukum bagi ketiga calon kepala desa yang kalah akan menemui Pemkab Seram Bagian Barat untuk membatalkan hasil Pilkades.

“Kita akan minta tidak ada pelantikan. Kami juga meminta data pemilih diperbaiki dan prosesnya diulang secara demokratis,” ungkapnya.