"Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah," katanya.
Baca juga: Rapat dengan KPK, Ganjar Pranowo Ingatkan Kepala Daerah Tak Korupsi: Nekat? Ya Ditangkap
Kemudian ada pertanyaan dari Bupati Batang Wihaji terkait banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil.
Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.
"Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang," ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi.
Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.
"Jadi kemarin saya ditelpon Pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi," katanya.
Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah.
Jateng bahkan sudah memiliki grup WhatsApp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Meski begitu, kata Ganjar, masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Mereka banyak yang tidak tahu kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat.
"Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan," kata Ganjar.
Dalam pertemuan itu, lanjut Ganjar, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi. Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perijinan dan lainnya.
Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak terjebak dalam pusaran korupsi.
"Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.