Minta Kepala Daerah Tak Takut kepada KPK, Firli Bahuri: Kami Tak Pernah Cari-cari Kesalahan

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua KPK Firli Bahuri meminta kepada kepala daerah agar tidak takut kepada KPK.

Menurutnya, selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.

Hal itu disampaikan Firli menanggapi pertanyaan kepala daerah yang ikut dalam acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/11/2021).

"KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan," tegasnya.

Baca juga: Cegah Praktik Korupsi di Pilkada, Ketua KPK Usul Biaya Politik Ditanggung Negara

Firli mengatakan korupsi bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan.

Untuk itu, praktik korupsi dapat dilawan dengan kesadaran dan integritas dari kepala daerah.

"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat," ucapnya.

Firli juga membahas praktik korupsi terjadi karena mahalnya biaya politik saat ini.

Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.

"Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktifitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor," jelasnya.

Untuk itu, KPK, lanjut Firli telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara.

Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara.

"Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah menanyakan beberapa hal teknis.

Seperti Bupati Banyumas, Achmad Husein yang bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.