Soal Permendikbud PPKS, Rektor ITB: Kami Tunggu Sejak Tahun Lalu

Kompas.com - 11/11/2021, 15:48 WIB
Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah. Dok. ITBRektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah.


BANDUNG, KOMPAS.com - Institut Teknologi Bandung (ITB) sedang menyusun peraturan rektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS).

Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS.

"Kami mengapresiasi inisiatif Kementerian. Kita sudah tunggu-tunggu sejak tahun lalu. Jadi dengan terbitnya Permen tersebut, sekarang ITB bisa segera tanda tangan peraturan rektor tentang PPKS,” ujar Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah dalam keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Kampus Diminta Berkomitmen Implementasikan Permendikbud PPKS

Reini menjelaskan, PPKS ini memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Hal itu sejalan dengan upaya ITB membangun kesadaran, edukasi, pencegahan, serta penanganan apabila terjadi kasus yang tidak diinginkan.

Sejak 2020, menurut Reini, ITB sudah menyiapkan draf peraturan rektor tentang PPKS di ITB, sambil menunggu Permendikbudristek tersebut.

Baca juga: Permendikbud PPKS Dinilai Langkah Cepat Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

Dengan terbitnya Permendikbudristek tersebut, saat ini ITB sedang melakukan finalisasi agar peraturan rektor sejalan dengan aturan dari Kementerian.

Sementara itu, Direktur Direktorat Kemahasiswaan ITB G Prasetyo Adhitama menambahkan, ITB senantiasa berusaha menciptakan atmosfer akademik yang sehat, aman, dan berkelanjutan, didasarkan pada nilai-nilai akademik.

Baca juga: Permendikbud PPKS Timbulkan Pro-Kontra, Menteri Nadiem Disarankan Buka Ruang Dialog

Terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, ITB bekerja sama dengan mitra-mitra ITB, baik lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

“ITB menyelenggarakan kampanye anti kekerasan seksual di kampus melalui seminar-seminar, kuliah umum (studium generale), diskusi, focus group discussions, dan diseminasi, serta menyusun perangkat aturan sesuai nilai-nilai, karakter dan dinamika akademik di ITB," kata Prasetyo.

Dalam menyusun peraturan rektor, ITB mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk Komisi Nasional Perempuan dan lesson learned dari berbagai perguruan tinggi lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Regional
Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

Regional
Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

Regional
Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Regional
Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Regional
Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Regional
Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Regional
Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Regional
Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Regional
Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Regional
Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Regional
Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Regional
Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.