Berdiskusi dengan Buruh Jelang Penetapan UMK, Eri Cahyadi: Saya Kawal, Enggak Usah Turun Jalan

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara diskusi bertajuk Ngobrol Bareng dan Tukar Pikiran (Ngopi) di Gedung M. Yasin Mapolrestabes Surabaya, Selasa (9/11/2021).

Eri duduk bersama jajaran Forkopimda Surabaya untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang penetapan upah minimum 2022 serta peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021 mendatang.

Baca juga: Pemkot Surabaya dan APPBI Gelar Level 1 Salebration di 27 Mal, Sediakan Diskon hingga 70 Persen

Bahas UMK dengan buruh

Shutterstock Ilustrasi

Pada kesempatan itu, Eri berdiskusi bersama perwakilan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk membahas upah minimum kota (UMK) di Kota Pahlawan pada 2022 mendatang.

untuk membahas soal UMK,kata Eri, memang harus dengan cara berdiskusi bersama.

Hal itu perlu dilakukan supaya aspirasi dari Serikat Pelerja dan Serikat Buruh serta masyarakat Surabaya bisa tersampaikan dengan baik.

"Tadi saya sampaikan, bagaimana kalau kita membicarakan UMK ini dengan cara nyaman. Dengan cara cangkrukan, ngopi seperti ini kan enak ada kedekatan. Jadi penyampaian itu akan tersampaikan, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup di Kota Surabaya ini bisa terwujud," ujar Eri.

Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, Eri Cahyadi Minta Warga Kibarkan Bendera Satu Tiang Penuh hingga Putar Lagu Perjuangan

Ke depan, tidak hanya UMK yang diandalkan agar kebutuhan hidup yang diinginkan warga Surabaya terwujud.

Akan tetapi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggandeng investor yang nantinya bakal menguntungkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Nah, siapa UMKM ini? Yaitu dari teman-teman Serikat Buruh ini. Ketika si suaminya kerja dan dirasa kurang penghasilannya, maka istrinya akan kami latih UMKM," kata Eri.

"Insya Allah dengan kekuatan Forkopimda ini, satu darah, satu keluarga sehingga akan terwujud UMK satu keluarga yang tadinya Rp 4,3 juta per bulan menjadi Rp 7 juta per bulan. Jadi harus bersama untuk mewujudkan ini," ujar Eri.

Baca juga: RHU yang Langgar Prokes Terancam Tutup 3 Bulan, Eri Cahyadi: Kalau Langgar Lagi, Tutup 5 Bulan