Kompas.com - 08/11/2021, 13:01 WIB

MEDAN, KOMPAS.com - Buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumut, Senin (8/11/2021).

Ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi demo itu, antara lain menuntut agar upah minimum kota (AMK) di Medan dan Deli Serdang untuk tahun 2022 naik 10 persen.

Selain itu, mereka menuntut Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot Hannalore Simanjuntak dari jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Baca juga: Walkot Bobby Berharap Revitalisasi Lapangan Merdeka Bangkitkan 3 Potensi Ini

Mereka menyoroti nasib buruh yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Sebagian besar dari buruh ada yang mengalami pemotongan gaji.

Namun, upah tahun ini malah tidak dinaikkan sama sekali.

"Banyak kawan-kawan kita yang menderita karena pandemi ini," kata salah seorang perwakilan buruh, Rintang Berutu, kepada wartawan, Senin.

Baca juga: Gara-gara Diteriaki Maling, Seorang Pria Lompat dari Atas Ruko di Medan

Bagi mereka, tuntutan untuk menaikkan upah sebesar 10 persen itu sudah sangat wajar, karena tahun ini tidak ada kenaikan upah.

Alasan lain, karena ekonomi Indonesia, termasuk Sumut dan Medan, juga mulai membaik.

Inflasi juga cukup terkendali, sehingga kenaikan upah yang mungkin diterapkan.

Mereka mendesak Pemkot Medan untuk mengawal pembahasan penetapan UMP maupun UMK 2022 di Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh/pekerja.

Mengenai pencopotan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, para buruh menilai, Hannalore sudah tidak profesional menjalankan tugasnya.

"Tanpa alasan yang jelas, Kadis makin memperkecil keterlibatan serikat pekerja di Dewan Pengupahan Daerah, yang sebelumnya berjumlah 40 orang menjadi 28 orang," kata Rintang.

Mereka mencium ada indikasi nepotisme yang dilakukan Hanna dalam menetapkan anggota dewan pengupahan tersebut.


Para pengunjuk rasa ini kemudian ditemui oleh Asisten Perintahan Kota Medan, Sofyan dan Hannalore sendiri.

Hanna mengatakan, sampai saat ini pembahasan upah di dewan pengupahan masih dalam proses, karena ketentuan dari pemerintah pusat juga belum diterima.

"Itu harus ada petunjuk dari Kementerian," kata Hanna.

Baca juga: Kericuhan Preman dan Warga di Medan, Ini Kata Kapolda Sumut

Menurut Hanna, pihaknya masih tetap akan menunggu ketentuan dari pemerintah pusat, serta besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk memenuhi tuntutan kenaikan 10 persen dari para pekerja itu.

Di sisi lain, UMP Sumut sampai saat ini belum dibahas dan ditetapkan, sehingga dewan pengupahan tingkat kota juga belum berani melakukan pembahasan.

Salah satu mekanismenya adalah, UMK tidak boleh kurang dari UMP.

"Sementara UMP belum dibahas," kata Hanna.

Hanna pun enggan menjawab tuntutan buruh agar Wali Kota Medan mencopot jabatannya.

"Yang pasti kami tetap mematuhi ketentuan," kata Hanna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Wisatawan yang Tenggelam di Perairan Taman Nasional Komodo Ditemukan

Satu Wisatawan yang Tenggelam di Perairan Taman Nasional Komodo Ditemukan

Regional
Tanggapan Disdikbud Banten soal Surat 'Titip' Siswa dari Wali Kota Serang

Tanggapan Disdikbud Banten soal Surat "Titip" Siswa dari Wali Kota Serang

Regional
Air Laut di Cilacap Berubah Jadi Hitam, Ini Penyebabnya

Air Laut di Cilacap Berubah Jadi Hitam, Ini Penyebabnya

Regional
Alasan Wali Kota Serang Buat Surat 'Titip' Siswa di PPDB Banten

Alasan Wali Kota Serang Buat Surat "Titip" Siswa di PPDB Banten

Regional
Terima 12.200 Vaksin PMK, DKPP Sumatera Selatan Mulai Suntik 1.341 Sapi

Terima 12.200 Vaksin PMK, DKPP Sumatera Selatan Mulai Suntik 1.341 Sapi

Regional
RSUD RA Kartini Jepara Angkat Bicara soal Tudingan Pelecehan Seksual oleh Perawatnya di Twitter

RSUD RA Kartini Jepara Angkat Bicara soal Tudingan Pelecehan Seksual oleh Perawatnya di Twitter

Regional
Kronologi Kapal Pengangkut 18 Wisatawan Tenggelam di Perairan Taman Nasional Komodo, 1 Orang Tewas

Kronologi Kapal Pengangkut 18 Wisatawan Tenggelam di Perairan Taman Nasional Komodo, 1 Orang Tewas

Regional
Viral Surat Rekomendasi Wali Kota Serang 'Titip' Siswa di PPDB SMAN 1 Kota Serang

Viral Surat Rekomendasi Wali Kota Serang "Titip" Siswa di PPDB SMAN 1 Kota Serang

Regional
Buntut Pengunjung Holywings Palembang Dibubarkan Polisi, Pemkot Bakal Kirim Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Operasi ke Pusat

Buntut Pengunjung Holywings Palembang Dibubarkan Polisi, Pemkot Bakal Kirim Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Operasi ke Pusat

Regional
Viral Cerita Pasien Dilecehkan Perawat, RSUD Jepara Sebut Telah Bebas Tugaskan Terduga Pelaku

Viral Cerita Pasien Dilecehkan Perawat, RSUD Jepara Sebut Telah Bebas Tugaskan Terduga Pelaku

Regional
Saat Bupati Bengkulu Utara 'Ngamuk' di Depan Menteri Luhut Soal Sawit...

Saat Bupati Bengkulu Utara "Ngamuk" di Depan Menteri Luhut Soal Sawit...

Regional
Harimau Teror Warga di Kota Sungaipenuh, 7 Anjing Hilang Diduga Dimangsa Si Belang

Harimau Teror Warga di Kota Sungaipenuh, 7 Anjing Hilang Diduga Dimangsa Si Belang

Regional
Dapat 600 Dosis, Vaksinasi PMK Dimulai dari Sentra Pemasok Sapi Terbesar di Magelang

Dapat 600 Dosis, Vaksinasi PMK Dimulai dari Sentra Pemasok Sapi Terbesar di Magelang

Regional
Didesak Mundur 5 Parpol Pengusung, Ini Respons Wakil Wali Kota Tegal

Didesak Mundur 5 Parpol Pengusung, Ini Respons Wakil Wali Kota Tegal

Regional
Begini Cara Admin Bank Riau-Kepri Curi Uang Nasabah sampai Rp 5 Miliar sejak 2 Tahun Lalu

Begini Cara Admin Bank Riau-Kepri Curi Uang Nasabah sampai Rp 5 Miliar sejak 2 Tahun Lalu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.