Buruh Ingin UMK Jateng 2022 Naik 16 Persen, Wagub Gus Yasin: Enggak Masalah

BLORA, KOMPAS.com - Keinginan para buruh di Jawa Tengah agar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) naik sebesar 16 persen tampaknya berbuah manis.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan tidak masalah dengan adanya desakan para buruh agar UMK dinaikkan.

"Ya kan enggak masalah, ada kenaikan bagus toh, cuman bagaimana kita kinerjanya saja," ucap Gus Yasin sapaan akrab Wagub, saat mengunjungi Desa Wisata Tempuran, di Blora, Sabtu (6/11/2021).

Baca juga: Aksi Tuntut UMK Rp 4 Juta di Sumedang Ricuh, Antar Buruh Saling Pukul

Menurutnya, kenaikan UMK harus mengikuti aturan yang berlaku, serta dipastikan perhitungannya harus jelas.

Gus Yasin juga menerangkan UMK di Jawa Tengah juga sempat mengalami kenaikan beberapa bulan yang lalu.

"Kita kan ada aturannya, pengaturannya. Kita ikuti aja penghitungannya dulu, kita evaluasi. Toh, kemarin sudah kayaknya ada kenaikan," terang dia.

Baca juga: Kata Pemkab Blora soal 3.000 Guru Gajinya Tak Sampai UMK

Minta naik 16 persen

Sekedar diketahui, Aliansi Buruh Jawa Tengah mendesak pemerintah provinsi agar menetapkan kenaikan UMK 2022 di Jawa Tengah sebesar 16 persen.

Angka 16 persen yang diajukan disebutkan dihitung dari pertambahan kebutuhan buruh dalam kondisi pandemi Covid-19.

Penambahan kebutuhan di masa pandemi tersebut ialah masker N.94 Rp 115.000, hand sanitizer Rp 90.000, sabun cair 150 ml Rp 29.600, vitamin Rp 75.000, kebutuhan daring seperti kuota Rp 100.000, dan biaya kenaikan air bersih 50 persen Rp 40.000.

Baca juga: Anggota DPR Ungkap Ada 3.000 Guru di Blora yang Gajinya Tak Sampai UMK

Daftar usulan UMK Jateng 2022

Berikut ini merupakan Daftar Usulan UMK 2022 di Provinsi Jawa Tengah:

1. Kota Semarang Rp 2.810.025 + Rp 449.600 = Rp 3.259.625

2. Kabupaten Demak Rp 2.511.526 + Rp 449.600 = Rp 2.961.126

3. Kabupaten Kendal Rp 2.335.735 +Rp 449.600 = Rp 2.785.335

4. Kabupaten Semarang Rp 2.302.797 + Rp 449.600 = Rp 2.752.397

5. Kota Salatiga Rp 2.101.457 + Rp 449.600 = Rp 2.551.057

6. Kabupaten Grobogan Rp 1.890.000 + Rp 449.600 = Rp 2.339.600

7. Kabupaten Blora Rp 1.894.000 + Rp 449.600 = Rp 2.343.600

8. Kabupaten Kudus Rp 2.290.995 + Rp 449.600 = Rp 2.740.595

9. Kabupaten Jepara Rp 2.107.000 + Rp 449.600 = Rp 2.556.600

10. Kabupaten Pati Rp 1.953.000 + Rp 449.600 = Rp 2.402.600

11. Kabupaten Rembang Rp 1.861.000 + Rp 449.600 = Rp 2.310.600

12. Kabupaten Boyolali Rp 2.000.000 + Rp 449.600 = Rp 2.449.600

13. Kota Surakarta Rp 2.013.810 + Rp 449.600 = Rp 2.463.410

14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.986.450 + Rp 449.600 = Rp 2.436.050

15. Kabupaten Sragen Rp 1.829.500 + Rp 449.600 = Rp 2.279.100

16. Kabupaten Karanganyar Rp 2.054.040 + Rp 449.600 = Rp 2.503.640

17. Kabupaten Wonogiri Rp 1.827.000 + Rp 449.600 = Rp 2.276.600

18. Kabupaten Klaten Rp 2.011.514 + Rp 449.600 = Rp 2.461.114

19. Kota Magelang Rp 1.914.000 + Rp 449.600 = Rp 2.363.600

20. Kabupaten Magelang Rp 2.075.000 + Rp 449.600 = Rp 2.524.600

21. Kabupaten Purworejo Rp 1.905.400 + Rp 449.600 = Rp 2.355.000

22. Kabupaten Temanggung Rp 1.885.000 + Rp 449.600 = Rp 2.334.600

23. Kabupaten Wonosobo Rp 1.920.000 + Rp 449.600 = Rp 2.369.600

24. Kabupaten Kebumen Rp 1.895.000 + Rp 449.600 = Rp 2.344.600

25. Kabupaten Banyumas Rp 1.970.000 + Rp 449.600 = Rp 2.419.600

26. Kabupaten Cilacap Rp 2.228.904 + Rp 449.600 = Rp 2.678.504

27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.805.000 + Rp 449.600 =Rp 2.254.600

28. Kabupaten Purbalingga Rp 1.988.000 + Rp 449.600 = Rp 2.437.600

29. Kabupaten Batang Rp 2.129.117 + Rp 449.600 = Rp 2.578.717

30. Kota Pekalongan Rp 2.139.754 + Rp 449.600 = Rp 2.589.354

31. Kabupaten Pekalongan Rp 2.084.155 + Rp 449.600 = Rp 2.533.755

32. Kabupaten Pemalang Rp 1.926.000 + Rp 449.600 = Rp 2.375.600

33. Kota Tegal Rp 1.982.750 + Rp 449.600 = Rp 2.432.350

34. Kabupaten Tegal Rp 1.958.000 + Rp 449.600 = Rp 2.407.600

35. Kabupaten Brebes Rp 1.866.722 + Rp 449.600 = Rp 2.316.322