Jawaban Dinkes Sumut soal Kritikan Kapolri dan Panglima TNI

MEDAN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan menjawab kritikan Kapolri dan Panglima TNI soal vaksinasi pelajar.

Sebelumnya, kedua petinggi Polri dan TNI itu keheranan karena progres vaksinasi pelajar di Sumut masih rendah, namun pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah dimulai.

Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Kritik Vaksinasi Pelajar di Sumut, Angkanya Rendah tapi PTM Dibuka

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis menjawab kritikan tersebut.

Dia mengatakan, vaksinasi pelajar di Sumut sudah cukup tinggi dan terus dikebut.

"Rata-rata di daerah sudah di atas 30 persen. Bahkan sudah banyak yang di atas 50 persen," kata Ismail saat dijumpai di Rumah Dinas Gubernur di Medan, Kamis (4/11/2021).

Namun, Ismail tidak bisa merinci daerah-daerah mana saja yang progres vaksinasi pelajarnya sudah cukup tinggi.

Baca juga: Bertemu Panglima TNI dan Kapolri, Edy Rahmayadi Pamerkan soal Ini

Dia menjelaskan, capaian vaksinasi memang menjadi salah satu syarat pelaksanaan PTM terbatas di Sumut.

Soal data yang disebut Kapolri masih rendah itu, menurut Ismail, terjadi karena data yang ada pada pihaknya belum sinkron dengan data yang dipegang Kapolri.

"Sebenarnya capaian kita sudah cukup tinggi," kata Ismail.

Dia mengatakan, saat ini petugasnya akan melakukan sinkronisasi data di daerah dengan data yang dipegang pemerintah pusat.

"Ini kita akan melakukan sinkronisasi, agar data yang ditampilkan sama dan akurat," kata Ismail.

Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto merasa heran karena progres vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di Sumut masih tergolong rendah.

Tetapi, pelaksanaan PTM terbatas sudah dimulai.

Kapolri memaparkan, sampai saat ini progres vaksinasi dosis pertama Covid-19 untuk pelajar di Sumut baru mencapai 24 persen.

Hanya ada empat daerah yang capaiannya di atas 50 persen. Sementara suntikan dosis kedua baru 10 persen.

"Tolong (vaksinasi) ditingkatkan, sehingga PTM bisa berjalan, kemudian kasus bisa dikendalikan," kata Listyo.