Pimpin Rapat dengan Forkopimda di Kaltim, Wapres Ingatkan soal Pungli

Kompas.com - 02/11/2021, 22:13 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kaltim dan para bupati serta wali kota di Pendopo Odah Etam dalam kunjungan kerja di Samarinda, Kaltim, Selasa (2/11/2021). IstimewaWakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kaltim dan para bupati serta wali kota di Pendopo Odah Etam dalam kunjungan kerja di Samarinda, Kaltim, Selasa (2/11/2021).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan soal pungutan liar (pungli) saat memimpin rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim dan para Bupati serta Wali Kota di Pendopo Odah Etam dalam kunjungan kerja di Samarinda, Kaltim, Selasa (2/11/2021).

Ma'ruf mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercipta aparatur yang mempermudah pelayanan, mempercepat dan murah dengan terbentuknya mal pelayanan publik (MPP) di setiap kabupaten dan kota.

"Sehingga pelayanan kita berjalan baik dan tidak berliku-liku, serta terhindar dari pungli (pungutan liar)," ungkapnya melalui keterangan tertulis Biro Humas Pemprov Kaltim, Selasa.

Baca juga: Demo Mahasiswa Saat Wapres Datang ke Samarinda Dibubarkan Polisi

Ma'ruf mengakui, mal pelayanan publik saat ini sudah ada di daerah. Ada pula yang sedang berproses bahkan terlaksana, namun ada yang masih belum sama sekali.

Dalam rapat tersebut, Ma'ruf menekankan tiga hal penting.

Pertama, soal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, kedua pemberdayaan ekonomi, dan terakhir penanggulangan dan penanganan Covid-19.

Pemerintah daerah, kata dia, perlu melakukan akselerasi reformasi birokrasi,  serta memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang prima.

"Dan saya mendapatkan mandat dari Presiden untuk mengawal tercapainya target pemerintahan di bidang reformasi birokrasi," kata Ma'ruf.

Menurut dia, kualitas pelayanan publik menjadi ujung dari keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong kualitas pelayanan publik yang baik.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Gubernur NTT dan 5 Bupati Kerja Keras Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Regional
Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

Regional
Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

Regional
Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Regional
Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Regional
Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Regional
Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Regional
Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Regional
Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Regional
Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Regional
Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Regional
Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Regional
Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.