Soal Dugaan Aliran Sesat, Kesbangpol Sumedang Tunggu Rekomendasi MUI

Kompas.com - 02/11/2021, 17:23 WIB
Kepala Kesbangpol Sumedang Asep Tatang Sujana. KOMPAS.com/AAM AMINULLAHKepala Kesbangpol Sumedang Asep Tatang Sujana.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyoroti adanya aliran kepercayaan yang diduga menyimpang.

Aliran kepercayaan itu yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) Merdeka Hakikat Keadilan (MHK) di Desa Bangbayang, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

Kepala Kesbangpol Sumedang Asep Tatang Sujana mengatakan, dari aspek keorganisasian, MHK legal secara hukum, karena telah memiliki surat keterangan pelaporan ormas (SKPO) dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Secara keorganisasian, MHK terdaftar di Kemenkumham pada Maret 2021, dan mendaftarkan keormasan di Kesbangpol Sumedang itu dengan nama Dewan Pimpinan Cabang Merdeka Hakikat Keadilan pada 7 September 2021," ujar Asep kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Bupati Sumedang Terima Laporan Dugaan Pelecehan Agama oleh Majelis Zikir di Bangbayang

Asep menuturkan, dalam hal ini, Kesbangpol Sumedang mengacu pada SKPO dari Kemenkumham tersebut.

Asep menyebutkan, dengan adanya keresahan warga Desa Bangbayang soal dugaan aliran sesat, Kesbangpol Sumedang telah melakukan pembahasan bersama tim penanganan aliran kepercayaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang.

"Dengan adanya kejadian ini, dari tim aliran kepercayaan Kejari Sumedang, ke depannya kami diminta untuk lebih hati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi terkait Ormas yang menjalankan aktivitas keagamaan," tutur Asep.

Menunggu rekomendasi MUI

Asep menyebutkan, mengenai dugaan aliran sesat, saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumedang.

"Terkait aliran kepercayaannya, kami menunggu hasil rekomendasi dari MUI Kabupaten. Jadi yang berhak menyatakan aktivitas keagamaan MHK itu sesat atau tidak, itu ranahnya MUI. Sekarang kami masih menunggu rekomendasi itu," tutur Asep.

Baca juga: Camat Situraja: Tak Ada Aktivitas Tambang Emas di Bangbayang, Majelis Zikir Sesat atau Tidak Itu Ranah MUI

Asep mengatakan, jika nantinya MUI menyatakan aktivitas atau aliran kepercayaan yang dijalankan Ormas MHK ini menyimpang atau sesat, maka Kesbangpol Sumedang akan membatalkan SKPO tersebut.

"Jika dianggap sesat, maka Kesbangpol harus menyatakan bahwa MHK tidak boleh beroperasi di Sumedang atau pun di wilayah NKRI lainnya," tutur Asep.

Menurut Asep, salah satu tugas ormas adalah menjadi mitra pemerintah daerah yang sejalan atau mendukung program pemerintah.

Aliran sesat dinilai bisa bertentangan dengan pemerintah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stok Minyak Goreng Murah di Lhokseumawe Masih Minim

Stok Minyak Goreng Murah di Lhokseumawe Masih Minim

Regional
Duka Keluarga Serda Rizal yang Gugur Ditembak KKB di Papua: Awalnya Tak Percaya, tetapi...

Duka Keluarga Serda Rizal yang Gugur Ditembak KKB di Papua: Awalnya Tak Percaya, tetapi...

Regional
Pasar Mardika Ambon Mulai Dibangun, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 122,6 Miliar

Pasar Mardika Ambon Mulai Dibangun, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 122,6 Miliar

Regional
Penyelundupan 8 TKI Ilegal ke Malaysia lewat Kepri Berhasil Digagalkan

Penyelundupan 8 TKI Ilegal ke Malaysia lewat Kepri Berhasil Digagalkan

Regional
Kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, 2 Sepeda Motor Terbakar

Kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, 2 Sepeda Motor Terbakar

Regional
Polisi Tangkap 8 Pelaku Penyelundupan 23 TKI Ilegal Tujuan Malaysia

Polisi Tangkap 8 Pelaku Penyelundupan 23 TKI Ilegal Tujuan Malaysia

Regional
Hanya Menjabat 3 Tahun Saat Pilkada 2024, Ini Kata Bupati dan Wabup Kendal

Hanya Menjabat 3 Tahun Saat Pilkada 2024, Ini Kata Bupati dan Wabup Kendal

Regional
Fakta Terkini 3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Beruntun KKB di Papua

Fakta Terkini 3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Beruntun KKB di Papua

Regional
Protes Restribusi Kios di Sriwedari Solo Naik Jadi Rp 600.000, Pedagang Surati Gibran

Protes Restribusi Kios di Sriwedari Solo Naik Jadi Rp 600.000, Pedagang Surati Gibran

Regional
Varian Omicron Ditemukan di Sumbar, Ini Langkah Antisipasi Dinkes

Varian Omicron Ditemukan di Sumbar, Ini Langkah Antisipasi Dinkes

Regional
Berkas Kasus Pembunuhan Ibu dan Bayi di Kupang Dikirim Kembali ke Kejaksaan

Berkas Kasus Pembunuhan Ibu dan Bayi di Kupang Dikirim Kembali ke Kejaksaan

Regional
Dj Indah Cleo Jadi Korban Bentrokan Sorong, Keluarga ke Papua untuk Tes DNA

Dj Indah Cleo Jadi Korban Bentrokan Sorong, Keluarga ke Papua untuk Tes DNA

Regional
Bahagianya Pedagang Pasar di Kebumen Setelah Terbebas dari Pungli Puluhan Juta Rupiah

Bahagianya Pedagang Pasar di Kebumen Setelah Terbebas dari Pungli Puluhan Juta Rupiah

Regional
Data Terkini Jumlah Kasus Covid-19 dan Vaksinasi Booster di Banten

Data Terkini Jumlah Kasus Covid-19 dan Vaksinasi Booster di Banten

Regional
Tepis Isu Provokatif, Wagub, Pangdam dan Kapolda Maluku Berfoto di Depan Gereja Kariuw

Tepis Isu Provokatif, Wagub, Pangdam dan Kapolda Maluku Berfoto di Depan Gereja Kariuw

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.