Eri Cahyadi Kukuhkan TPAKD Kota Surabaya, Optimistis Inklusi Keuangan Meningkat

SURABAYA, KOMPAS.com - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya resmi dikukuhkan.

Pengukuhan ini dilakukan langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Provinsi Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (1/11/2021).

Eri Cahyadi yang sekaligus menjadi Pengarah I TPAKD Surabaya menyampaikan, tim ini bertugas membantu percepatan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya.

Baik itu, melalui kemudahan akses bantuan permodalan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Sehingga UMKM kita yang butuh modal, startup kita yang baru itu bisa kita support. Jangan sampai ketika mereka ini butuh modal, pinjam di tempat yang salah seperti pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak," kata Eri.

Oleh sebab itu, ia menyatakan, kehadiran TPAKD sangat tepat untuk mendukung pemulihan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya.

Apalagi anggota tim tersebut juga lengkap, mulai dari OJK, Bank Indonesia, lembaga perbankan hingga lembaga jasa keuangan.

"Kehadiran TPAKD ini sangat tepat, karena di waktu pergerakan ekonomi kita mulai menggeliat, tim ini hadir. Sehingga nanti pinjaman yang kita lakukan juga jadi satu," ujar dia.

Baca juga: Surabaya Fashion Week 2021 Jadi Momentum Pulihkan Ekonomi, 358 UMKM Dilibatkan

Dalam acara pengukuhan TPAKD ini, Eri sekaligus meluncurkan program Puspita atau Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh.

Puspita merupakan program dari PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya.

Eri menyebut, melalui PT BPR Artha Surya Utama, pelaku UMKM dapat mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai tiga persen.

Ini dikarenakan BUMD di bidang perbankan itu memang fokus menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru di Surabaya.

"Kalau di PT BPR Artha Surya Utama itu bunganya sampai dengan tiga persen. Sama seperti pinjam di bank, per UMKM. Karena UMKM pasti kelompok dan bukan sendiri-sendiri. Karena tujuan kita adalah menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru," terang Eri.

Bagi Eri, pahlawan ekonomi adalah kelompok yang ketika usahanya menjadi besar, dapat mengajak teman, saudara, atau kerabat untuk bergabung dan terlibat di dalamnya.

"Ini baru namanya pahlawan ekonomi. Nah, ini yang mau kita gerakkan dengan pemerintah melalui TPAKD yang men-support penuh sehingga menjadi besar," jelas dia.

Ia menyampaikan, membangun sebuah kota itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Tetapi bagaimana antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, perbankan, serta instansi terkait bisa berkolaborasi menjadi satu bagian.

"Saya selalu katakan, membangun sebuah kota itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi bagaimana kolaborasi semua lembaga jasa keuangan ini menjadi satu bagian dengan memberikan kemudahan, kepastian terhadap pinjaman," ujar dia.

Sementara itu, Kepala OJK Regional IV Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi menambahkan, melalui TPAKD, pihaknya bersama Bank Indonesia maupun lembaga jasa keuangan lainnya, siap mendukung pemkot dalam meningkatkan roda perekonomian pasca pandemi.

"Ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara OJK, BI (Bank Indonesia), lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder," kata Bambang Mukti.

Melalui TPAKD, Bambang Mukti juga mengaku optimis, ke depan inklusi keuangan di Kota Surabaya akan lebih meningkat.

Baca juga: Wakil Wali Kota Surabaya soal Akses Rumah Ridwan Ditembok Tetangga: Jangan Egonya yang Main

Sebab, di dalam TPAKD itu setiap lembaga maupun instansi terkait dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing, sehingga menghasilkan output yang lebih efektif.

"Sehingga bisa menghadapi tantangan yang lebih tegar dan menghasilkan secara lebih efektif. Itu salah satu filosofi yang mendasari pembentukan TPAKD," ujar dia.

Meski demikian, Bambang Mukti menambahkan, TPAKD ini tak hanya bertugas melakukan percepatan dalam akses keuangan daerah.

Lebih dari itu, TPAKD juga bergerak di bidang edukasi dan literasi kepada masyarakat.

Di Jatim, saat ini indeks inklusi keuangan sudah mencapai 87,96 persen, sedangkan indeks literasi atau tingkat pahamnya masyarakat baru sekitar 48,9 persen.

"Mungkin bukan masalah, tetapi bisa menjadi potensi masalah. Ketika orang memanfaatkan sesuatu tidak paham, termasuk di produk keuangan. Nah, ini merupakan salah satu garapan (tugas) dari TPAKD ke depan," tutur dia.