Video Mesum Mirip Anggota DPRD Sumenep, Badan Kehormatan Cari Pembuatnya

SUMENEP, KOMPAS.com - Sudah dua bulan lebih Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep mencari sumber video mesum yang dikabarkan mirip dengan salah satu anggota DPRD Sumenep.

Namun, pencarian itu belum membuahkan hasil. Sebab, isu yang berkembang di masyarakat soal video tersebut, sudah membuat tidak nyaman 45 anggota DPRD Sumenep.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumenep, Samsuddin mengatakan, pemberitaan video mesum yang diduga mirip anggota DPRD Sumenep sudah 2 bulan lebih ditangani.

Bahkan, sudah ada beberapa perwakilan organisasi yang turut mendesak pengusutan kasus tersebut, dimintai penjelasan.

Baca juga: Sampah Popok Bayi Berserakan di Pantai Badur Sumenep, Ini Penjelasan Dinas Lingkungan Hidup

Namun, tidak ada satupun yang bisa membuktikan adanya video tersebut.

"Sudah kami sikapi. Namun, sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan adanya video tersebut," ujar Samsuddin, saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (1/11/2021).

Samsuddin menambahkan, pihak yang memiliki video diharapkan bisa berkoordinasi dengan BK DPRD Sumenep.

Pemilik video tak perlu menyerahkan videonya, cukup memutar saja untuk membuktikan apakah video itu ada atau hanya isu.

Menurut Samsuddin, jika tidak ada yang mau menunjukkan video tersebut, kemungkinan ada upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak institusi DPRD Sumenep.

Sebab, sejak isu video mesum itu, 45 anggota DPRD Sumenep menjadi resah dan citranya menjadi negatif.

Baca juga: RS Terapung Unair Jelajahi Pulau Kecil di Sumenep, Ini Misi Mereka

"Jika memang video itu tidak ada, maka nama baik institusi DPRD Sumenep harus dipulihkan. Sebab, kami merasa tertuduh telah melakukan tindakan asusila," ungkap dia.

Sebaliknya, jika memang video itu ada dan bisa dipertanggungjawabkan, maka anggota DPRD Sumenep yang diduga terlibat, maka akan diproses sesuai dengan aturan dan kode etik anggota DPRD Sumenep.

"Kalau terbukti video itu anggota dewan Sumenep, biar aturan yang menentukan sanksinya. Masyarakat juga bisa memberikan sanksi moral agar tidak memilihnya kembali," ujar dia.