Raker KPK di Yogyakarta Tuai Kritik, Firli: Organisasi Kita Harus Satu Komitmen

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan rapat kerja yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik dari masyarakat.

Salah satunya dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menilai raker KPK di Yogyakarta adalah bentuk pemborosan anggaran.

Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan, kegiatan raker di Yogyakarta, salah satunya adalah dengan bersepeda bersama ini untuk menyatukan komitmen, tujuan, serta visi dan misi dari KPK.

"Instrumen yang kita pakai adalah olahraga bersama dengan menggowes sepeda. Filosofi sepeda itu semakin kita kayuh dia akan berjalan maju tetapi secepat apa sepeda kita atur kendalikan penyeimbangan diri," kata Firli saat ditemui di Warung Kopi Klotok, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Bersepeda Bersama Jadi Acara Penutup Raker KPK di Sleman

Tidak hanya bersepeda, ia bersama pimpinan dan pejabat struktural KPK lainnya juga melakukan kegiatan menemukan bendera yang disembunyikan.

"Tadi beberapa kegiatan tentu kita bergerak ada 5 tim, tiap tim ada 11 anggota. Setiap tahapan itu ada target, sehingga bagaimana kita bisa menyelesaikan target itu, salah satunya adalah menemukan bendera merupakan tanggung jawab kita," katanya.

Menurut Firli, kegiatan mencari bendera memiliki makna, yakni menyatukan komitmen, visi dan misi, serta satu cara bertindak.

"Di dalam kehidupan organisasi kita harus satu komitmen, satu tujuan, satu cara bertindak, satu visi, satu misi. Dan tidak pernah ada tujuan bisa dicapai tanpa andil besar dari setiap individu di dalam organisasi itu. Itu nilainya," kata dia.

Soal pemilihan tempat di warung Kopi Klotok yang berada di Pakem, Sleman, kata Firli, sebagai dukungan untuk menumbuhkan ekonomi di Yogyakarta.

"Kalau di Klotok tentu kita dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Tentu kita membantu dan sekarang kita ada di Yogyakarta menikmati restoran mewah, mepet sawah," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jelaskan Alasan Raker Digelar di Hotel Mewah Yogyakarta

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianta Harefa mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan KPK untuk raker di Yogyakarta ini masih sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU).

"Masih sesuai dengan SBU, SBUnya di Yogyakarta itu satu orang Rp 700.000 hingga Rp 1 juta. Paket meeting ya, SBUnya di Yogyakarta itu segitu," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menimpali raker pada periode ini berbeda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Periode sebelumnya melakukan raker tiap saruan kerja, biro, direktorat menyelenggarakan raker sendiri-sendiri.

"Dulu itu periode sebelumnya bukan seluruh organisasi. Setiap satuan kerja biro, direktorat ngadain sendiri-sendiri. Jadi bukan seolah-olah hal yang baru," kata dia.

Pada periode ini seluruh satuan kerja raker digabung menjadi satu. Dengan cara ini, menurut dia, dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh KPK.

"Kalau dilihat biayanya secara keseluruhan pasti lebih hemat," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.

Raker digelar sejak Rabu (27/10/2021) hingga Jumat (29/10/2021). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai hal itu sebagai pemborosan anggaran.

"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta," ujar Kurnia, melalui keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

"Praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK," tutur dia.