Tak Tahu-menahu soal Kedatangan KPK, Bupati Tabanan: Saya Kan Baru...

KOMPAS.com - Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan, Rabu (27/10/2021).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengaku tak tahu terkait kedatangan KPK.

Namun ia menegaskan akan menghormati proses hukum yang berlaku untk mendukung kerja KPK.

"Saya kan baru lo, belum setahun (jadi Bupati Tabanan). Kejadian seperti kemarin, kita sangat menghormati proses hukum yang ada di Indonesia. Saya juga tidak tahu apa, ke mana dan di mana, bagaimana tidak tahu. Intinya apapun yang terjadi di Tabanan ini bagian dari proses hukum," jelas dia, dikutip dari Tribun Bali.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Dinas PUPRPKP Tabanan, Sita 90 Dokumen Terkait Dana Insentif Daerah

Menurut Sanjaya, pihaknya sudah mewanti-wanti seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan untuk tetap melakukan tugas dengan baik.

"Sekali lagi saya selaku pimpinan daerah menghormati proses hukum yang berlaku. Jujur saya tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana kaidahnya."

"Jadi apapun yang terjadi di Tabanan merupakan bagian dari proses hukum karena kita tak tahu, kapan terjadi dan bagaimana ending-nya. Kita tidak tahu," ungkapnya.

Sanjaya berharap kepada seluruh OPD serius dalam menjalankan tugas.

Baca juga: 2 Siswa SMA 1 Tabanan Positif Covid-19, PTM Dihentikan Sementara

"Semua harus berhati-hati, saya mengangkat kelompok ahli kemarin dengan harapan saya ke depan bisa menjaring apa yang menjadi aspirasi di bawah."

"Saya selaku pimpinan menginginkan semua pegawai tetap hati-hati melaksanakan tugas. Apalagi dalam pemerintahan Pak Jokowi ini banyak aturan yang diberlakukan dan mempersempit ruang gerak kita untuk melakukan hal yang tak diinginkan," tegas dia.

"Ini di era saya, saya tidak melihat era yang lama," tandasnya.

Baca juga: Bidan Positif Covid-19, 30 Balita di Tabanan Jalani Tes Swab

Bawa 90 dokumen, geledah kantor hingga malam

Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan Sejumlah petugas KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPRPKP Tabanan, Rabu 27 Oktober 2021 malam .

Menurutnya, kedatangan penyidik KPK untuk menyita sejumlah dukumen yang berkaitan dengan dana insentif daerah (DID) pada 2018.

"Secara singkatnya (berkaitan dengan) dana DID 2018," kata Yudiana kepada wartawan, Rabu.

Menurut Yudiana, ada 90 dokumen yang dibawa KPK. Dokumen itu berkaitan dengan kontrak kerja penggunaan DID.