Wabup Cianjur: Perlu Perpres untuk Pembangunan Jalur Puncak II

CIANJUR, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendesak agar segera diterbitkan peraturan presiden (Perpres) terkait pembangunan Jalur Puncak II.

Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Syahrudin mengatakan, perlu dukungan penuh dari pemerintah pusat agar jalur pengimbang di kawasan Puncak itu bisa segera dan cepat terealisasi.

“Kalau Perpres belum turun, upaya apapun rasanya sulit, karena banyak kendala, tidak akan berjalan cepat,“ kata Mulyana kepada Kompas.com di Pendopo, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Pembangunan Jalur Puncak II di Cianjur-Bogor Tertunda

Menurut Mulyana, pemerintah pusat harus intervensi, baik secara anggaran maupun kebijakan.

“Bagi pusat, anggaran sekitar Rp 5 triliun (estimasi biaya Puncak II) itu kecil, apalagi kalau sudah ada Perpres, beres itu,“ ujar dia.

Menurut Muyana, pembangunan Jalur Puncak II sangat urgen, karena satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak.

Selain itu, akan terjadi percepatan pembangunan di daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Cianjur.

“Ketika infrastruktur dibangun, di mana saja termasuk di hutan belantara, tentunya akan diikuti oleh sektor-sektor lain yang akan terdongkrak, termasuk perekonomian,“ ujar Mulyana.

Baca juga: DPRD Cianjur Desak Pembangunan Jalur Puncak II Dilanjutkan

Pada bulan lalu, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor menggelar pertemuan di kawasan Cisarua Bogor, untuk membahas persoalan pembangunan Jalur Puncak II.

Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana disampaikan dua kepala daerah, mencuat kesan bahwa pemerintah pusat seperti tidak mendukung pembangunan jalan sepanjang 48,7 kilometer yang menghubungkan wilayah Bogor dengan Cianjur itu.

Hingga saat ini, belum ada kemajuan berarti terkait rencana pembangunan jalan alternatif itu.

Baca juga: Sekda Jabar: Jalur Puncak II Sangat Mendesak