Polemik Dana Bansos Rp 450 Miliar, Pemprov Bali: Tak Sepeser Pun Masuk ke Kas Daerah

BALI, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Bali kembali membantah adanya dana bansos Rp Rp 450 miliar yang belum dicairkan kepada masyarakat.

Melalui Dinas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Dewa Gede Mahendra Putra, Pemprov bahkan membantah adanya informasi di tengah masyarakat yang mengatakan dana itu ditabung atau diendapkan di kas daerah.

"Tak sepeser pun dana bansos itu masuk ke kas daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, karena langsung ditransfer ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," kata Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (22/10/2021).

Mahendra mengatakan, dalam penyaluran dana bansos KPM, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten dan Kota sifatnya hanya melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam proses pencairan bansos tersebut.

Baca juga: Soal Rp 450 M Dana Bansos yang Belum Cair, Pemprov Bali Bantah Pernyataan Menteri Risma, Ini Penjelasannya

Menurutnya, alur penyetoran data penerima bansos dimulai dari data keluarga kurang mampu yang diusulkan dari desa atau kelurahan untuk diinput di desa masing-masing kemudian lanjut ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG.

Selanjutnya, data usulan akan di rekapitulasi oleh Operator SIKS-NG yang ada di Kabupaten dan kota.

"Hasil rekapitulasi akan ditandatangani oleh kepala daerah dan diusulkan dimasukkan ke DTKS pusat," kata dia.

Setalah itu, lanjut Mahendra, dana bansos dari Kementerian Sosial disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BTN, BNI, BRI dan lainnya.

Selanjutnya, dana bansos tersebut ditransfer ke rekening tabungan masyarakat penerima bansos.

Ia pun menegaskan, besaran dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Bali dari Januari sampai dengan Juni 2021 yang tercatat sebesar Rp 474.101.575.000.