Kompas.com - 21/10/2021, 20:30 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan HB X setelah rapat bersama Jokowi di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (10/9/2021) KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWOGubernur DIY Sri Sultan HB X setelah rapat bersama Jokowi di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (10/9/2021)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) membantah telah melarang adanya demonstrasi di Jalan Malioboro.

Peraturan Gubernur DIY nomor 1 tahun 2021 disebutnya hanya meminta demonstrasi untuk mengajukan izin saat melintas di ruas jalan tersebut.

"Kami tidak pernah melarang demo. Lewat malioboro (pendemo) perlu izin, itu saja," kata HB X di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Kamis (21/10/2021).

"Bukan melarang kami tidak pernah melarang," timpal Sultan.

Baca juga: Ombudsman Sebut Ada Malaadministrasi Larangan Demo di Malioboro

HB X pun menyatakan tidak akan merivisi Pergub yang dianggap terdapat malaadministrasi oleh Ombudsman Perwakilan DIY.

Pasalnya, dia merasa tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat dalam regulasi itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hanya saja, HB X mengatakan, demonstran yang ingin ke DPRD DIY atau Kantor Gubernur DIY sebenarnya tidak perlu selalu melintasi Jalan Malioboro.

"Mau demo ke DPRD lewat Jalan Perwakilan kan bisa, ke kantor (Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan) lewat Jalan Mataram kan bisa. Kami tidak pernah melarang demo," jelas HB X.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menyerahkan hasil pemeriksaan dugaan malaadministrasi terkait penerbitan Pergub Nomor 1 Tahun 2021.

Baca juga: Tolak Proyek Malioboro Kota Tegal, Warga Ajukan Class Action

Dari hasil investigasi, Ombudsman menyimpulkan adanya malaadministrasi dalam tahapan pembentukan Pergub larangan demonstrasi di kawasan Malioboro dan sekitarnya.

Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi mengatakan setelah menginvestigasi secara substansi, memang menemukan berbagai peraturan yang memungkinkan pemerintah melakukan pembatasan di area cagar budaya.

"Di dalam keputusan Menteri Pariwisata disebutkan, beberapa tempat itu memang sebagai obyek vital nasional. Sehingga secara substansi hukumnya memungkinkan dilakukan pembatasan," ujar Budhi Masturi usai menyerahkan hasil pemeriksaan dugaan mal administrasi terkait penerbitan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 kepada Pemda DIY, Kamis (21/10/2021).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belasan Santriwati di Bandung Jadi Korban Pelecehan Seksual, Ridwan Kamil: Pelaku Biadab dan Tidak Bermoral

Belasan Santriwati di Bandung Jadi Korban Pelecehan Seksual, Ridwan Kamil: Pelaku Biadab dan Tidak Bermoral

Regional
Cerita Bambang, Selamat Saat Mobilnya Tertimpa Pohon Tumbang, Melompat ke Parit

Cerita Bambang, Selamat Saat Mobilnya Tertimpa Pohon Tumbang, Melompat ke Parit

Regional
Ini Pengakuan Pelaku Pembakar Pria Hidup-hidup di Sumut, Terancam Hukum Mati

Ini Pengakuan Pelaku Pembakar Pria Hidup-hidup di Sumut, Terancam Hukum Mati

Regional
Kontak Tembak dengan KKB, TNI Amankan Senjata Api Rampasan, Milik Prajurit TNI yang Dibunuh

Kontak Tembak dengan KKB, TNI Amankan Senjata Api Rampasan, Milik Prajurit TNI yang Dibunuh

Regional
Diduga Tersambar Petir, Pabrik Pengolahan Karet di Cilacap Terbakar, Karyawan Panik Berhamburan

Diduga Tersambar Petir, Pabrik Pengolahan Karet di Cilacap Terbakar, Karyawan Panik Berhamburan

Regional
Ibu Kandung yang Buang Bayinya di Kardus Bekas di Sukoharjo Jalani 23 Adegan Rekonstruksi

Ibu Kandung yang Buang Bayinya di Kardus Bekas di Sukoharjo Jalani 23 Adegan Rekonstruksi

Regional
Kabur Usai Cabuli Anaknya yang Berusia 10 Tahun, Pria Ini Ditangkap Anggota TNI Perbatasan

Kabur Usai Cabuli Anaknya yang Berusia 10 Tahun, Pria Ini Ditangkap Anggota TNI Perbatasan

Regional
Sulawesi Selatan Masih Akan Hadapi Cuaca Buruk hingga Awal Tahun 2022

Sulawesi Selatan Masih Akan Hadapi Cuaca Buruk hingga Awal Tahun 2022

Regional
Bocah 7 Tahun Luka-luka Diduga Didorong Bibinya ke Jurang, Ayahnya Lapor Polisi

Bocah 7 Tahun Luka-luka Diduga Didorong Bibinya ke Jurang, Ayahnya Lapor Polisi

Regional
Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Sekda Sumsel Dituntut 10 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Sekda Sumsel Dituntut 10 Tahun Penjara

Regional
Gedung Sekolah di Lembata Disegel, Begini Tanggapan Pemda

Gedung Sekolah di Lembata Disegel, Begini Tanggapan Pemda

Regional
Satu dari Dua Orang Nelayan yang Hilang Ditemukan Tewas di Perairan PLTU Rembang

Satu dari Dua Orang Nelayan yang Hilang Ditemukan Tewas di Perairan PLTU Rembang

Regional
Alasan Wali Kota Tegal Pasang Portal di Kawasan Alun-alun Meski Diprotes Warga

Alasan Wali Kota Tegal Pasang Portal di Kawasan Alun-alun Meski Diprotes Warga

Regional
Kawasan Cianjur Akan Menerapkan Ganjil Genap Saat Nataru

Kawasan Cianjur Akan Menerapkan Ganjil Genap Saat Nataru

Regional
Ratusan Warga Merantai Pagar Rumah Dinas Bupati Pamekasan dan Kantor Dewan, Ini Penyebabnya

Ratusan Warga Merantai Pagar Rumah Dinas Bupati Pamekasan dan Kantor Dewan, Ini Penyebabnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.