Dari beberapa OTT yang gencar dilakukan belakangan ini, terlihat bahwa KPK sepertinya menyasar kasus-kasus rasuah bernuansa "perda" alias pertalian darah.
Ada kasus Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang bersama suaminya, Hasan Aminudin yang pernah menjabat bupati sebelumnya, menduitkan jabatan kepala desa.
Walikota Cimahi Atty Suharti yang tertangkap OTT KPK pada 2016 silam memalak izin pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi.
Atty seperti meneruskan modus permainan suaminya, Walikota Cimahi periode 2001-2012 Itoch Tochija, yang rajin "main" di pasar. Selain izin pembangunan Pasar Atas Baru, Itoch juga diduga kuat memainkan izin pembangunan Pasar Raya Cibereum, Cimahi.
Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari juga meniru pola penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan ayahnya yang menjabat bupati sebelumnya Syaukani Hasan Rais. Perizinan proyek selalu ada tarifnya.
Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara Adriatma Dwi Putra juga berkhidmat dengan Walikota Kendari sebelumnya Asrun yang juga ayah kandungnya dalam hal suap perizinan proyek.
Sedangkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan ayahnya yang mantan Gubernur Sumatera Selatan dan juga pernah menjabat Bupati Musi Banyuasin, “piawai” dalam hal catut-mencatut proyek infrastruktur.
Bupati Klaten, Jawa Tengah Sri Hardini yang melanjutkan dua periode kepemimpinan suaminya Haryanto Wibowo juga menggenapi “keambyaran” suami istri yang menjadi kepala daerah dalam memanfaatkan segala penjuru mata angin korupsi. Mulai dari promosi jabatan, pengadaan buku paket, hingga perjalanan dinas mereka “embat”.
Kasus terbaru Kuansing ini semakin menunjukkan betapa rawannya penyalahgunaan kekuasaan ketika jabatan kepala daerah secara berturut-turut dikuasai oleh satu dinasti yang sama.
Adagium abadi politik dinasti: kepala daerah yang baru tidak akan mengotak-atik kesalahan periode kepemimpinan kepala daerah sebelumnya yang masih terikat keluarga.
Selain riskan secara politik, mengotak-atik kesalah pemimpin sebelumnya juga akan membuka aib suami atau kerabat sebelumnya.
Kepala daerah yang baru justru meneruskan modus penyalahgunaan kekuasaan yang mendatangkan fulus ke kantong pribadi.
Jangan harap ada terobosan pembangunan di daerah jika mindset kepala daerah adalah "proyek" di setiap mata anggaran pembangunan.
Saya memprediksi, Provinsi Lampung akan menjadi sasaran empuk OTT KPK selanjutnya mengingat politik “perda” alias pertalian darah sangat kental terjadi di daerah tersebut.
Terungkapnya permainan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Tengah yang melibatkan Mantan Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsudin semoga menjadi pintu pembuka bagi KPK untuk menyigi lebih dalam.
Kasus OTT KPK terhadap Bupati Kuansing Andi Putra menambah panjang daftar kepala daerah dan tokoh politik senior dari Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi.
Belum hilang rasa kaget publik ketika tokoh-tokoh Beringin dicokok beruntun: Azis Syamsudin, Alex Noerdin, serta Dodi Reza Alex Noerdin. "Ganteng-ganteng Koruptor".
Kejadian memalukan tersebut tentu berimbas pada jadwal deklarasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024 mendatang.