Harapan Bupati Ibrahim Ali Usai Presiden Jokowi Tanam Mangrove di Tana Tidung

Akan tunjuk Bundaran sebagai lokasi pemerintahan

Sejak 14 tahun lalu, Pemerintah Daerah KTT hanya menumpang kantor di Dinas Kesehatan yang ada di Jalan Tanah Abang Nomor 1, Desa Tedong Pale Induk, Kecamatan Sesayap.

Ibrahim menegaskan, kondisi KTT cukup memprihatinkan karena bagaimana mungkin sebuah kabupaten tidak memiliki aset ataupun gedung pemerintahan.

"Indonesia sudah merdeka 76 tahun lho, kok masih ada kabupaten tidak memiliki aset atau gedung pemerintahan karena semua lahan dikuasai perusahaan? Paling tidak perusahaan mengalah lah karena ini demi kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan perorangan atau pribadi," katanya.

Pemerintah Daerah Tana Tidung sudah melakukan kajian yuridis dan menunjuk sebuah lokasi bernama Bundaran sebagai tempat gedung pemerintahan nantinya.

Baca juga: 8 Kasus Covid-19 Varian Delta Ditemukan di 5 Daerah di Kalimantan Utara

Bundaran dinilai paling strategis dan bisa dijangkau semua kecamatan yang ada, baik Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia, Betayau, dan Muruk Rian.

Untuk masalah ini, Ibrahim Ali tengah menjalin komunikasi serta koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi negara.

Antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), dan Ketua Komisi 2 DPR RI

Ia juga melakukan audiensi dengan Menteri BUMN, dengan harapan aset-aset yang dibangun pemerintah di atas lahan perusahaan bisa dihibahkan untuk masyarakat KTT.

"Kami harap Kemen LHK memproses ini agar masyarakat KTT punya pusat pemerintahan yang representatif. Kita tidak berani ambil langkah, karena ini merupakan HGU perusahaan. Sejauh ini, tim PPKH sudah turun mengecek itu semua, mengambil data untuk proses alih status kawasan hutan itu. Mudah mudahan bisa cepat prosesnya," harapnya.