Banyak Warga Termakan Isu Hoaks, Realisasi Vaksinasi Sumbar Baru 27 Persen

PADANG, KOMPAS.com- Diduga masih banyak warga yang termakan isu hoaks, realisasi vaksinasi di Sumatera Barat masih rendah.

Hingga Senin (18/10/2021), realisasi vaksinasi di Sumbar berdasarkan data dari Dinas Kesehatan baru mencapai 27,16 persen dari total 4.408.509 sasaran di Sumbar untuk tahap I.

Sedangkan untuk tahap II tercatat baru 13,63 persen.

"Memang ada pengaruh isu hoaks terhadap realisasi vaksinasi kita di Sumbar," kata Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi yang dihubungi Kompas.com, Rabu (20/10/2021).

Baca juga: Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 19 Oktober 2021

Petugas beberapa daerah mengaku kesulitan

Unsplash/Mufid Majnun Ditemukannya vaksin bisa membuat beberapa penyakit menurun angka kejadiannya tahun demi tahun.

Arry mengakui jika petugas mengalami kesulitan dalam memberikan vaksin kepada masyarakat akibat isu hoaks tersebut.

Beberapa daerah sudah melaporkan adanya kesulitan dalam memberikan vaksinasi akibat isu hoaks, seperti Pesisir Selatan, Agam, Dharmasraya, dan lainnya.

Namun demikian pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui aksi Kader Tanggap (Derap) Covid-19.

"Kita sudah bentuk kader tanggap (Derap) Covid-19 yang langsung turun kepada masyarakat melakukan edukasi," kata Arry.

Baca juga: Muncul Kepercayaan Pelindung Kehidupan di Sumbar, Jadi Pengikut Bayar Rp 5 Juta, Shalat Sekali Seumur Hidup

Pemprov keluarkan kebijakan

Selain itu, kata Arry, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang ditujukan kepada bupati dan wali kota.

Tujuannya, untuk mempercepat vaksinasi di masing-masing daerah.

"Ada surat dari Gubernur Sumbar Mahyeldi tertanggal 14 Oktober yang ditujukan kepada bupati dan wali kota agar melakukan gebyar vaksinasi di masing-masing daerah," jelas Arry.

Sebelumnya juga sudah dikeluarkan surat untuk memberlakukan wajib vaksin bagi pengunjung yang masuk mal dan swalayan di Sumbar tertanggal 30 September 2021 lalu.

"Kebijakan itu bertujuan untuk mempercepat realisasi vaksinasi di Sumbar," jelas Arry.