75.000 Keluarga di Bali Belum Terima Bansos, Mensos Risma: Kalau Belum Cair, Ekonomi di Level Bawah Tidak Bergerak

BALI, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial (bansos).

Sebab, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Sosial masih menemukan adanya 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pulau Dewata yang belum menerima bansos.

"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi, Pak. Tapi kalau seperti ini susah, Pak," kata Risma di hadapan Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Bali dalam rapat evaluasi di Hotel Courtyard Seminyak, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Terkait Gempa Bali, Sandiaga Pastikan Fasilitas Wisata Tidak Terganggu

Risma menyebutkan, berdasarkan perhitungan dari Kemensos, akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.

Jika jumlah itu segera dicairkan, Risma mengatakan, pergerakan ekonomi Bali akan sangat terbantu.

Apalagi, lanjut dia, kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih.

"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober, Pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," kata dia.

Risma mengingatkan seluruh pihak untuk melihat perkembangan secara utuh di tengah masyarakat dalam kaitannya dengan penyaluran bansos.

Baca juga: Tusuk WN Selandia Baru dengan Pecahan Botol di Bali, WN Maroko Ditangkap

Ia juga mendorong kepala dinas sosial se-provinsi Bali untuk mendalami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.

"Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," ujar Risma.

Selain itu, Risma juga menyoroti tiga daerah di Bali dengan data KPM belum transaksi masih cukup tinggi, yakni Kabupaten Klungkung, Karangasem, dan Tabanan.

Melihat kondisi tersebut, ia meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel.

"Saya minta Januari sampai Oktober harus klir. Kalau pakai sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash," kata dia.

Baca juga: Korban Gempa Bali Dapat Santunan Rp 10 Juta, Rumah Rusak Bakal Diperbaiki Pemprov

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain.

Yakni berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan akan menyelesaikan penyaluran bansos dalam satu minggu ke depan.

Oleh sebab itu, ia akan terus berkoordinasi dengan kepala dinas di 9 Kabupaten dan Kota se-Bali untuk menyelesaikan penyaluran tersebut.

"Satu minggu ini kita selesaikan, itu (yang belum tersalurkan) hanya yang sisa-sisa saja," kata dia.