Tanggapi Polemik Banteng Vs Celeng, Jekek: Jadi Pembelajaran Politik yang Sehat

WONOGIRI, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kabupaten Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan, polemik banteng vs celeng harus menjadi media pembelajaran politik yang sehat bagi seluruh kader.

Pasalnya, untuk berpolitik sehat seluruh kader seharusnya memiliki kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan internal PDI-P.

“Ini (polemik banteng vs celeng) seharus menjadi media pembelajaran politik yang sehat. Politik yang sehat itu seperti apa. Politik yang memiliki ketaatan, kepatuhan, dan kedisiplinan terhadap aturan internal partai berupa AD/ART dan produk turunannya,” ujar pria yang akrab disapa Jekek kepada Kompas.com, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Buntut Banteng Vs Celeng, Ketua Seknas Ganjar Indonesia Diperingatkan DPP PDI-P

Tak hanya itu, pria yang menjabat Bupati Wonogiri ini mengungkapkan, polemik benteng vs celeng juga harus menjadi sarana instropeksi berpartai yang baik itu seperti apa.

Menurut Jekek, untuk berpolitik baik harus berangkat dari kesadaran pikir bahwa bergabung dalam satu organisasi politik harus menghasilkan satu sikap tindakan politik yang mencerminkan kedisiplinan.

Jekek menuturkan, seluruh kader dan jajaran PDI-P Wonogiri sepakat untuk disiplin terhadap ketentuan yang dikeluarkan internal partai. Bagi Jekek, benteng vs celeng tidak perlu dipolemikan lagi.

Terlebih aturan di PDI-P sudah jelas, seluruh kader dilarang mendeklarasikan calon presiden (capres) mendahului keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Tidak harus jadi polemik. Wong aturannya jelas kok. DPP PDI-P mengeluarkan instruksi tertanggal 25 Agustus 2021 yang intinya melarang untuk organisasi partai, kader, ataupun simpatisan PDI-P untuk mendeklarasikan dukungan capres,” ujar Jekek.

Menurut Jekek, bila seorang kader bicara atas nama pribadi namun mendukung capres tertentu dinilai tidak segaris dengan partai.

Baca juga: Muncul Istilah Celeng Bagi Kader PDIP Dukung Dirinya Jadi Capres, Ini Respons Ganjar

Apalagi pribadi tersebut sebelumnya sudah resmi bergabung dengan partai yang di dalamnya terdapat aturan yang harus ditaati.

“Kebebasan berpikir bebas. Tetapi dalam berucap dan bertindak harus ada kedisiplinan terhadap aturan organisasi,” jelas Jekek.

Terkait kader partai dicalonkan pihak lain kemudian hadir dalam deklarasi pencalonan, Jekek mengatakan hal itu berpulang pada masing-masing pihak.

Kalau mau beresiko pihak lain dipersilakan, namun ada konsekuensi politik yang harus ditanggung sendiri.

“Kalau masih menjunjung marwah PDI-P dan punya ketaatan pada organisasi ya mohon maaf. Menurut kami orang berorganisasi harus punya kesadaran terhadap aturan organisasinya,” ungkap Jekek.

Sebelum merekomendasikan capres tertentu, Jekek mengatakan DPP akan menggodok calon-calon dengan berbagai indikator elektabilitas, popularitas, integritas, kinerja dan aspek-aspek lain.

Saat DPP mengeluarkan rekomendasi calon tertentu maka seluruh elemen di PDI-P harus bergerak.

“Jadi energi saya bukan untuk memberikan sanksi atau apa pun. Energi kami miliki khusus untuk membangun soliditas internal berdasarkan pada aturan yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh DPP. Itu menjadi panduan kami dalam berkonsolidasi,” ungkap Jekek.

Ada yang menyampaikan deklarasi bagian kebebasan berdemokrasi, Jekek menyebut kebebasan bisa dilakukan dalam tataran pemikiran. Namun, dalam tataran ucapan dan tindakan harus ada kedisiplinan dan ketaatan aturan internal partai.

Ia mencontohkan, PNS berpikir politik tidak dilarang. Namun, beraktivitas politik praktis tidak boleh. Sama halnya TNI dan Polri, tidak boleh melakukan tindakan politik praktis.

Bila minta kebebasan maka harus berdiri sebagai orang indenpenden yang tidak terikat dengan aturan internal partai.

Dengan demikian, mereka tidak bertabrakan dengan aturan-aturan internal yang sudah ditetapkan partai.

Jekek mengungkapkan tidak ada pertemuan khusus kader-kader PDI-P di Kabupaten Wonogiri setelah ramai menjadi perbincangan benteng vs celeng. Pasalnya, konsolidasi sudah dilakukan jauh hari terkait target PDI-P.

“Jadi tidak perlu ada pertemuan khusus karena sudah terbangun kesadaran kolektif untuk bisa memilah dalam kapasitas kita bagian dari PDI-P,” pungkas Jekek.