Tuntut Kepastian Pilkades, Apdesi dan Ratusan Orang Geruduk Kantor Bupati Probolinggo

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Probolinggo bersama ratusan orang menggeruduk Kantor Bupati Probolinggo di Kecamatan Kraksaan, Senin (18/10/2021).

Apdesi menuntut kepastian jadwal Pilkades serentak tahap II di 251 desa se-Kabupaten Probolinggo.

Massa datang dengan menaiki kendaraan roda dua, mobil, hingga truk. Kendaraan mereka dikawal oleh polisi menuju lokasi demonstrasi.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, aksi demonstrasi ini merupakan jalan terakhir.

Sebab, sebelumnya Apdesi sempat mengadakan audiensi dan menyurati Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, namun tidak menerima jawaban.

Baca juga: Polres Probolinggo Telah Suntikkan 50.962 Dosis Vaksin Covid-19

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, datang menemui massa mewakili Plt Bupati.

Ia menyampaikan, Timbul tengah menghadap Mendagri dan gubernur terkait Perbup,.

Namun massa bersorak tidak percaya.

Massa meminta Heri memberikan bukti yang memuaskan serta segera mengeluarkan SK pada saat itu juga.

Baca juga: Tingkat Kenakalan Anak di Kota Probolinggo Tinggi, Begini Penjelasan Pemkot

Tetapkan tanggal Pilkades

Saat lima orang perwakilan massa Apdesi memasuki kantor bupati, Hasanuddin selaku Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo menanyakan keberadaan Plt Bupati saat masyarakat tengah membutuhkannya.

"Saat ini plt bupati tengah menghadap Mendagri meminta izin penandatanganan perbup untuk pilkades ini," jawab Heri.

Namun menurut Hasanuddin, Heri sudah berbohong kepada perwakilan Apdesi dan warga yang melakukan demo.

"Berdasarkan berita online yang saya baca saat ini, Plt bupati tengah dipanggil oleh KPK RI dan diduga berkaitan dengan OTT yang dialami oleh Bupati Probolinggo Non-aktif, Puput Tantriana Sari," jelas Hasanuddin.

Baca juga: Periksa 11 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Bupati Probolinggo

Hasanuddin meminta agar Pemkab membuat surat pernyataan untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi warga dengan ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam surat pernyataan itu, tertulis bahwa Pilkades serentak tahap II akan diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2022 mendatang.

Sedangkan untuk pendaftaran Pilkades dimulai tanggal 28 Oktober 2021. 

Demonstrasi tersebut sempat mengakibatkan laju kendaraan di jalur Pantura tersendat. Terlihat sejumlah aparat kepolisian mengawal jalannya unjuk rasa.