Saat lima orang perwakilan massa Apdesi memasuki kantor bupati, Hasanuddin selaku Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo menanyakan keberadaan Plt Bupati saat masyarakat tengah membutuhkannya.
"Saat ini plt bupati tengah menghadap Mendagri meminta izin penandatanganan perbup untuk pilkades ini," jawab Heri.
Namun menurut Hasanuddin, Heri sudah berbohong kepada perwakilan Apdesi dan warga yang melakukan demo.
"Berdasarkan berita online yang saya baca saat ini, Plt bupati tengah dipanggil oleh KPK RI dan diduga berkaitan dengan OTT yang dialami oleh Bupati Probolinggo Non-aktif, Puput Tantriana Sari," jelas Hasanuddin.
Baca juga: Periksa 11 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Bupati Probolinggo
Hasanuddin meminta agar Pemkab membuat surat pernyataan untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi warga dengan ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam surat pernyataan itu, tertulis bahwa Pilkades serentak tahap II akan diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2022 mendatang.
Sedangkan untuk pendaftaran Pilkades dimulai tanggal 28 Oktober 2021.
Demonstrasi tersebut sempat mengakibatkan laju kendaraan di jalur Pantura tersendat. Terlihat sejumlah aparat kepolisian mengawal jalannya unjuk rasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.