KUPANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di NTT.
Rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri Gubernur NTT dan Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Tengah, dan Bupati Manggarai Timur, digelar di rumah jabatan Gubernur NTT, Minggu (17/10/2021).
Para bupati yang hadir tersebut, merupakan kepala daerah dari lima wilayah prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem di NTT.
Baca juga: Gunung Ile Lewotolok NTT Meletus 4 Kali Disertai Gemuruh, Warga Diminta Bersiap Jika Ada Hujan Abu
Dalam rapat kerja tersebut, Ma'ruf Amin meminta gubernur dan dan seluruh bupati di wilayah prioritas tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur, dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program pengurangan beban pengeluaran dan program pemberdayaan.
"Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing," ujar Ma'ruf melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
Baca juga: Wapres Kunjungi Maluku, Bahas 5 Kabupaten Sasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Ada tambahan BLT
Ma'ruf mengatakan, meski masih tersisa tiga bulan lagi, namun dalam tahun 2021 ini akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas tersebut.
"Untuk program khusus 2021 ini, pemerintah akan menggunakan program yang ada yaitu program sembako dan BLT-desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di NTT pada tahun 2021 ini," kata Ma'ruf.
Baca juga: Soal Kemiskinan Ekstrem di Karawang, Wabup: Pendataan Warga Perlu Disempurnakan Lagi
Menurut Ma'ruf, anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Namun, tantangannya adalah bagaimana program tersebut konvergen dan terintegrasi dengan sasaran yang ditetapkan.
Yakni, memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat.
Baca juga: 14.000 Warganya Masuk Tingkat Kemiskinan Ekstrem, Bupati Kebumen: Targetnya 2022 Sudah Zero