Tolak Pilkades, Warga Desa di Pulau Seram Blokade Jalan, Tuntut Bupati Beri Penjelasan

Menuntut penjelasan bupati

Dalam aksi itu, warga menuntut Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina untuk membatalkan kebijakan pemda terkait pemilihan kepala desa.

Hingga Kamis petang, aksi blokade jalan di desa tersebut masih terus berlangsung.

Warga masih menunggu Bupati Timotius Akerina untuk datang menemui mereka guna memberikan penjelasan terkait dengan masalah tersebut.

“Kami masih tunggu Bupati dating ke sini untuk memberikan penjelasan. Kalau tuntutan kami tidak diterima aksi ini akan kami lanjutan lagi,” kata dia.

Sementara tokoh masyarakat Kamariang, Olop mengakui aksi blokade jalan itu hanya dilakukan oleh segelintir orang yang tidak setuju dengan sistem pemilihan kepala desa secara langsung.

“Itu hanya segelintir orang saja yang tidak setuju dengan pilkades lalu mereka protes dan blokade jalan,” ujar dia.

Baca juga: Tiba di Ambon, Wapres Akan Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat membenarkan aksi protes yang berujung blokade jalan itu dilakukan warga untuk menolak Pilkades dilakukan.

“Aksi tersebut disebabkan karena adanya pro kontra terkait rencana Pilkades di desa itu,” ujarnya kepada Kompas.com.

Ia mengakatakan, saat ini aparat Polres Seram Bagian Barat telah diterjunkan di desa tersebut untuk bernegosiasi guna membuka kembali jalan yang diblokade.

“Anggota Polres sudah di TKP dan sementara dilakukan koordinasi dengan warga untuk pembukaan jalan yang ditutup,” ujar dia.

Pemkab Seram Bagian Barat akan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak pada 20 Oktober mendatang.

Ada sebagian desa adat yang menolak pilkades dilakukan namun sebagian desa tetap menginginkan pilkades digelar.