Kompas.com - 14/10/2021, 15:46 WIB
Kiai Marsudi menjelaskan perkembangan dana haji yang dikelola BPKH. KOMPAS. COM/AHMAD FAISOLKiai Marsudi menjelaskan perkembangan dana haji yang dikelola BPKH.

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) KH Marsudi Syuhud mengatakan, BPKH mensubsidi Rp 42,9 juta bagi tiap peserta ibadah haji sekitar empat tahun terakhir.

Sebab jemaah haji hanya membayar Rp 35 juta untuk perjalanan satu orang.

Sedangkan sebesar Rp 5 juta dikembalikan kepada jemaah haji. Padahal, biaya haji per orang selama 40 hari di tanah suci Rp 72,9 juta.

Subsidi yang diberikan BPKH, kata Marsudi, berasal dari keuntungan yang didapat dari dana setoran jemaah haji yang dikelola BPKH.

"Jadi, dana jemaah yang dikelola BPKH ditempatkan di bank-bank sebanyak 30 persen, diinvestasikan melalui surat berharga syariah dan dibisniskan sesuai peraturan yang berlaku," kata Marsudi kepada Kompas. com di sela-sela diseminasi pengawasan pengelolaan keuangan haji di Kota Probolinggo, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Tingkat Kenakalan Anak di Kota Probolinggo Tinggi, Begini Penjelasan Pemkot

Tetap ada subsidi meski pandemi

Dana haji kelolaan BPKH yang awalnya Rp 112 triliun kini berkembang menjadi Rp 156 triliun dalam empat tahun terakhir.

Meski ada pandemi Covid-19, Marsudi menjamin BPKH pada tahun ini, tahun depan dan seterusnya mampu mensubsidi biaya haji jemaah.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, karena tata kelola telah memenuhi berbagai standar, antara lain menerapkan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tak hanya itu, laporan keuangan BPKH yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan Opini WTP selama 3 tahun berturut-turut," jelasnya.

Meskipun berada di tengah pandemi seperti ini, masyarakat yang mendaftar haji tetap mendapatkan hasil nilai manfaat dari pengelolaan awal.

"Ini merupakan hasil dari investasi BPKH dari dana yang dikelola sehingga masyarakat mendapatkan subsidi dan membayar dengan sekecil-kecilnya untuk mendapat manfaat sebesar-besarnya. Yang awalnya biaya aslinya sebesar Rp 72,9 juta disubsidi menjadi sekitar Rp 30 juta," terangnya.

Baca juga: Kemenag Bentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Haji-Umrah 1443 Hijriah

Diawasi

Terkait pengeluaran BPKH, Komisi VIII DPR RI selaku pengawas eksternal selalu melakukan pengawasan terhadap setiap pengeluaran.

Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Anisa Syakur.

Anisa menjelaskan, setiap pengeluaran dan penggunaan manfaat oleh BPKH selalu melalui musyawarah bersama dengan Komisi VIII DPR RI.

"BPKH selalu mengirimkan laporannya setiap tahun kepada DPR RI. Selain itu investasi yang dilakukan BPKH itu pasti halal karena sudah diatur. Bila tahun 2022 ibadah haji diperbolehkan dan ada biaya untuk prokes, tidak boleh dibebankan kepada calon jemaah haji, harus ditanggung BPKH," ujar Anisa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Pemerkosaan Wanita Boyolali, Polda Jateng Masih Periksa Bukti

Dugaan Pemerkosaan Wanita Boyolali, Polda Jateng Masih Periksa Bukti

Regional
Kasus Ayah Curi Getah Karet demi Sekolah Anak Dihentikan, Kejari Tulang Bawang: Restorative Justice

Kasus Ayah Curi Getah Karet demi Sekolah Anak Dihentikan, Kejari Tulang Bawang: Restorative Justice

Regional
Penadah Mobil Rampasan Debt Collector yang Seret Polisi 1 Kilometer Ditangkap, Sudah Jadi Tersangka

Penadah Mobil Rampasan Debt Collector yang Seret Polisi 1 Kilometer Ditangkap, Sudah Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 28 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 28 Januari 2022

Regional
Diduga Jalankan Praktik Prostitusi, Puluhan Warung Remang-remang di Mojokerto Ditutup Paksa

Diduga Jalankan Praktik Prostitusi, Puluhan Warung Remang-remang di Mojokerto Ditutup Paksa

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak, Dalam Sehari 283 Warga Asal Kabupaten Bogor Terpapar

Kasus Covid-19 Melonjak, Dalam Sehari 283 Warga Asal Kabupaten Bogor Terpapar

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 28 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 28 Januari 2022

Regional
3 Tersangka Kasus Mafia Tanah Pembangunan Jalan Wisata Kendari-Toronipa Ditahan

3 Tersangka Kasus Mafia Tanah Pembangunan Jalan Wisata Kendari-Toronipa Ditahan

Regional
Ledakan di Rumah Grobogan, Polisi Sebut Penyebabnya Bahan Petasan untuk Mengusir Kelelawar

Ledakan di Rumah Grobogan, Polisi Sebut Penyebabnya Bahan Petasan untuk Mengusir Kelelawar

Regional
Polisi Periksa Kejiwaan Pelajar SMP di Kupang yang Terjatuh ke Jembatan Liliba

Polisi Periksa Kejiwaan Pelajar SMP di Kupang yang Terjatuh ke Jembatan Liliba

Regional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan, KPK Periksa 11 Pejabat Pemkab Buru Selatan

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan, KPK Periksa 11 Pejabat Pemkab Buru Selatan

Regional
Detik-detik Mobil Angkutan Desa Terbalik di NTT, Ban Meletus, 1 Penumpang Tewas

Detik-detik Mobil Angkutan Desa Terbalik di NTT, Ban Meletus, 1 Penumpang Tewas

Regional
Kapolda Maluku: Apa Pun Alasannya, Masyarakat Tidak Boleh Pegang Senjata, Ini Sangat Berbahaya

Kapolda Maluku: Apa Pun Alasannya, Masyarakat Tidak Boleh Pegang Senjata, Ini Sangat Berbahaya

Regional
Polisi Buru Otak Pelaku Pemerkosaan Penyandang Disabilitas di Bogor

Polisi Buru Otak Pelaku Pemerkosaan Penyandang Disabilitas di Bogor

Regional
3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Panglima TNI Bantah Ada Upaya Provokasi: Kami Diserang

3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Panglima TNI Bantah Ada Upaya Provokasi: Kami Diserang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.