AMBON,KOMPAS.com - Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin bersama lima menteri melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon, Rabu (13/10/2021).
Dalam kunjungan itu, wakil presiden bersama rombongan ikut menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan sejumlah bupati di Kantor Gubernur Maluku.
Rapat koordinasi itu dilakukan untuk membahas sejumlah masalah penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah Maluku.
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 12 Oktober 2021
Ada lima kabupaten di Provinsi Maluku yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan.
Lima wilayah itu yakni Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.
“Jadi ada lima kabupaten di Maluku yang masuk skala prioritas,” kata Ma'ruf Amin.
Menurut Ma’ruf Amin, anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik untuk perlindungan sosial maupun anggaran pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar, mencapai lebih dari Rp 500 triliun.
Baca juga: Tiba di Ambon, Wapres Akan Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten.
Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran.
“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten,” ungkapnya.
Baca juga: BPBD Maluku Tengah: Tidak Ada Kerusakan akibat Gempa Magnitudo 5,3 Semalam
Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.
Mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program.
Target 0 persen di 2024
Presiden Jokowi yang telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah, dengan target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada tahun 2024.
Maka pada tahun 2021 telah ditetapkan 35 kabupaten kota prioritas di 7 provinsi.
Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, yang lebih rendah dibandingkan ukuran tingkat kemiskinan secara umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 US dollar PPP per kapita per hari.
Baca juga: 3 Warga yang Hendak Nonton Final Liga III di Ambon Tewas dalam Kecelakaan Maut, Ini Kronologinya
Berdasarkan ukuran tersebut total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga.
Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18,76 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 21.270 jiwa.
Kemudian, Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 13,65 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.660 jiwa, Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10.53 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa.
Selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.750 jiwa, serta Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 14,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.580 jiwa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.