Guru yang Lolos Passing Grade di Banyumas Berharap Tak Ikuti Tes PPPK Tahap II

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Baksi (FGTKWB) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meminta pemerintah memberi kelonggaran pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua FGTKWB Hilal Irawan mengatakan, terdapat guru wiyata bakti yang lolos nilai ambang batas atau passing grade PPPK tahap I, namun tidak mendapatkan formasi.

"Ada teman kami yang sudah lolos passing grade, tapi tidak ada formasi, sehingga kami berupaya agar tidak perlu ada tes lagi pada tahap berikutnya," kata Hilal saat menggelar audiensi bersama anggota DPRD dan dinas terkait di gedung DPRD Banyumas, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Lolos PPPK Setelah Menanti 16 Tahun, Guru Honorer Penuhi Nazar Jalan Kaki 37 Km Klaten-Yogya

Untuk mengakomodir guru yang telah lolos passing grade, Hilal mengusulkan agar pemerintah menambah formasi.

Harapannya agar guru yang telah lolos passing grade tersebut dapat langsung ditempatkan di sekolah lain.

Dalam audiensi tersebut, Hilal juga meminta DPRD dan Pemkab Banyumas untuk bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Presiden agar usulan FGTKWB dapat dipertimbangkan.

Hilal mengatakan, saat ini ada sekitar 3.000 guru wiyata bakti, baik di tingkat SD maupun SMP. Di antara mereka telah mengabdi selama belasan tahun, bahkan ada yang sampai 21 tahun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas Irawati yang hadir dalam audiensi itu mengatakan, lolos tidaknya guru yang mengikuti PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kami tidak bisa menjawab, ini menjadi kewenagan penuh Kemendikbud dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)," kata Irawati.

Baca juga: Imas Kustiani, Guru Honorer yang Digendong Saat Tes PPPK Tak Lulus Seleksi

Sementara terkait dengan penambahan formasi, kata Irawati, hal itu terkait dengan kemampuan anggaran pemkab.

Pasalnya aturan di Pemkab Banyumas, guru wiyata bakti yang menjadi ASN dan belum memiliki sertifikat pendidikan, maka pemkab harus memberikan tunjangan profesi guru.

Seperti diketahui, tahun ini Pemkab Banyumas membuka 1.000 formasi guru dan 126 guru agama untuk PPPK.