Kompas.com - 12/10/2021, 19:55 WIB
Audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Baksi (FGTKWB) di gedung DPRD Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (12/10/2021). KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAINAudiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Baksi (FGTKWB) di gedung DPRD Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (12/10/2021).

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Baksi (FGTKWB) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meminta pemerintah memberi kelonggaran pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua FGTKWB Hilal Irawan mengatakan, terdapat guru wiyata bakti yang lolos nilai ambang batas atau passing grade PPPK tahap I, namun tidak mendapatkan formasi.

"Ada teman kami yang sudah lolos passing grade, tapi tidak ada formasi, sehingga kami berupaya agar tidak perlu ada tes lagi pada tahap berikutnya," kata Hilal saat menggelar audiensi bersama anggota DPRD dan dinas terkait di gedung DPRD Banyumas, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Lolos PPPK Setelah Menanti 16 Tahun, Guru Honorer Penuhi Nazar Jalan Kaki 37 Km Klaten-Yogya

Untuk mengakomodir guru yang telah lolos passing grade, Hilal mengusulkan agar pemerintah menambah formasi.

Harapannya agar guru yang telah lolos passing grade tersebut dapat langsung ditempatkan di sekolah lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam audiensi tersebut, Hilal juga meminta DPRD dan Pemkab Banyumas untuk bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Presiden agar usulan FGTKWB dapat dipertimbangkan.

Hilal mengatakan, saat ini ada sekitar 3.000 guru wiyata bakti, baik di tingkat SD maupun SMP. Di antara mereka telah mengabdi selama belasan tahun, bahkan ada yang sampai 21 tahun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas Irawati yang hadir dalam audiensi itu mengatakan, lolos tidaknya guru yang mengikuti PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kami tidak bisa menjawab, ini menjadi kewenagan penuh Kemendikbud dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)," kata Irawati.

Baca juga: Imas Kustiani, Guru Honorer yang Digendong Saat Tes PPPK Tak Lulus Seleksi

Sementara terkait dengan penambahan formasi, kata Irawati, hal itu terkait dengan kemampuan anggaran pemkab.

Pasalnya aturan di Pemkab Banyumas, guru wiyata bakti yang menjadi ASN dan belum memiliki sertifikat pendidikan, maka pemkab harus memberikan tunjangan profesi guru.

Seperti diketahui, tahun ini Pemkab Banyumas membuka 1.000 formasi guru dan 126 guru agama untuk PPPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Regional
Kasus Korupsi Masker, Eks Pejabat Dinkes Banten Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Masker, Eks Pejabat Dinkes Banten Divonis 4 Tahun Penjara

Regional
Danny Pomanto Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penyerangan Asrama Mahasiswa di Makassar

Danny Pomanto Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penyerangan Asrama Mahasiswa di Makassar

Regional
'Chat' Berisi Ancaman Pembunuhan Dibaca Ibu, Terungkap Anaknya Dicabuli Pelakunya Berulangkali

"Chat" Berisi Ancaman Pembunuhan Dibaca Ibu, Terungkap Anaknya Dicabuli Pelakunya Berulangkali

Regional
Seorang Pengedar Sabu dan Ekstasi Ditangkap di Serdang Bedagai, Terancam 20 Tahun Penjara

Seorang Pengedar Sabu dan Ekstasi Ditangkap di Serdang Bedagai, Terancam 20 Tahun Penjara

Regional
Kasus Suap Nurdin Abdullah, Mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Suap Nurdin Abdullah, Mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Divonis 4 Tahun Penjara

Regional
Keponakan yang Bunuh Pamannya Pakai Air Panas dan Martil Terancam 15 Tahun Penjara

Keponakan yang Bunuh Pamannya Pakai Air Panas dan Martil Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Kronologi Keponakan Bunuh Pamannya Pakai Air Panas dan Martil, Berawal Sakit Hati

Kronologi Keponakan Bunuh Pamannya Pakai Air Panas dan Martil, Berawal Sakit Hati

Regional
Banyak Residivis Kembali Curi Motor di Sumut, Tertangkap Saat Operasi Kancil Toba 2021

Banyak Residivis Kembali Curi Motor di Sumut, Tertangkap Saat Operasi Kancil Toba 2021

Regional
Beredar Foto Selebgram Ambon yang Terlibat Video Porno Menikah dengan Kekasih, Ini Kata Polisi

Beredar Foto Selebgram Ambon yang Terlibat Video Porno Menikah dengan Kekasih, Ini Kata Polisi

Regional
Limbah Sawit di Riau Diolah Jadi Biogas, Upaya Menekan Gas Rumah Kaca

Limbah Sawit di Riau Diolah Jadi Biogas, Upaya Menekan Gas Rumah Kaca

Regional
Jelang UMK 2022 Diputuskan, Ini Masukan Serikat Buruh untuk Ganjar

Jelang UMK 2022 Diputuskan, Ini Masukan Serikat Buruh untuk Ganjar

Regional
Diduga Cemburu, Pengungsi Afghanistan di Kupang Tikam Temannya Pakai Kunci Motor

Diduga Cemburu, Pengungsi Afghanistan di Kupang Tikam Temannya Pakai Kunci Motor

Regional
Jadi Calo CPNS, Pria Ini Tipu Warga Madiun hingga Rp 1 Miliar, Uangnya Dipakai untuk Nikah Lagi

Jadi Calo CPNS, Pria Ini Tipu Warga Madiun hingga Rp 1 Miliar, Uangnya Dipakai untuk Nikah Lagi

Regional
Sidang Kasus Investasi Bodong Rp 84,9 Miliar di Pekanbaru, 5 Terdakwa Minta Bebas, Ditolak Hakim

Sidang Kasus Investasi Bodong Rp 84,9 Miliar di Pekanbaru, 5 Terdakwa Minta Bebas, Ditolak Hakim

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.