Sayangkan Bupati Ajukan 5 Raperda, DPRD Jember: Tata Skala Prioritas, Harusnya Bahas P-APBD

Kompas.com - 11/10/2021, 15:31 WIB
Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember dalam rapat paripurna pada Senin (11/10/2021) Kompas.com/Bagus SupriadiBupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember dalam rapat paripurna pada Senin (11/10/2021)

JEMBER, KOMPAS.com - Fraksi PKB DPRD Jember menyayangkan langkah Bupati Jember Hendy Siswato yang mengajukan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Mulai dari Raperda tentang pengolahan sampah, Raperda tentang kabupaten layak anak, Raperda tentang perusahaan umum daerah perkebunan kahyangan Jember.

Kemudian Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Raperda tentang perusahaan umum daerah air minum tirta pendalungan Jember.

“Kami menyayangkan pengajuan lima Raperda di tengah-tengah kejaran tenggat pembahasan dan pengesahan PAPBD 2021 dan APBD 2022,” kata juru bicara fraksi PKB DPRD Jember Mufid dalam rapat paripurna di DPRD Jember Senin (11/10/2021).

Baca juga: 15 Kepala Dinas di Jember Berstatus Plt, Bupati Hendy Beberkan Alasannya

Minta Bupati Jember tentukan skala prioritas

Menurut dia, pembahasan lima Raperda itu menyita perhatian DPRD Jember.

Sebab mereka harus berkonsentrasi penuh dalam pembahasan Perubahan APBD.

Untuk itu, pihaknya meminta agar bupati mengagendakan skala prioritas yang harus segera dilaksanakan.

“Bupati agar betul-betul jeli bersama DPRD Jember dalam menata skala prioritas,” tegas dia.

Yakni memilah agenda yang harus segera diselesaikan dan agenda yang masih bisa ditunda.

Sebab situasi Jember berbeda dengan kabupaten lainnya.

Baca juga: Diminta Konsultasi ke Khofifah karena P-APBD Terlambat, Begini Jawaban Bupati Jember

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Regional
Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

Regional
Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

Regional
Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Regional
Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Regional
Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Regional
Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Regional
Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Regional
Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Regional
Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Regional
Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Regional
Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Regional
Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.