Subsidi Pupuk sampai Rp 30 Triliun Per Tahun, Kenapa Petani Sulit Dapat Pupuk?

TEGAL, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) Tegal Raya Tafakurrozak menyoroti kenapa petani masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Disampaikan Rozak, setiap tahun pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 30 triliun untuk subsidi pupuk. Sayangnya, ada yang kurang tepat dalam kebijakan penyaluran subsidi pupuk.

"Subsidi Rp 30 triliun per tahun larinya ke pabrik-pabrik pupuk, bukan ke petani langsung. Petani hanya dapat pupuknya," kata Rozak kepada wartawan di Kota Tegal, Jumat (8/10/2021).

Baca juga: Tak Miliki Kartu Tani Sejak 2015, Petani di Tegal Kesulitan Peroleh Pupuk Subdisi

Untuk itu, Rozak berharap agar pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap program subsidi pupuk agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Saya dari dulu mengusulkan agar uang itu langsung saja ke kelompok-kelompok petani jangan langsung ke pabrik-pabrik pupuk. Yang untung ya pabrik-pabrik pupuk, bukan petaninya," kata Rozak,

"Subsisi triliunan itu. Pertama pendampingan juga penting. Maka ke depan diharapkan di sini tidak terjadi kelangkaan pupuk. Karena mafianya banyak juga," sambung Rozak.

Dikatakan Rozak, tak hanya infrastruktur, pemerintah juga bisa mengutamakan pembangunan sektor pangan untuk menuju ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, pangan adalah komoditi yang sangat penting. Tidak hanya di sektor perikanan dan peternakan, namun juga pertanian.

Katakanlah banyak komoditas pangan tumbuh subur seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, dan bawang putih.

"Kita punya sawah yang luas. Namun pemanfaatannya tidak maksimal," kata Rozak.

Baca juga: Choirul Anwar Sulap Limbah Popok Jadi Pot Bunga hingga Pupuk Cair

Rozak mencontohkan, banyak petani padi, jagung hingga bawang putih di Tegal yang cukup produktif.

Namun, karena pemerintah masih sering impor membuat petani lokal kurang sejahtera.

"Misalnya komoditi bawang putih di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal yang ada bahkan sejak zaman Belanda, namun kenapa kita masih terus impor 600 ribu ton per semester. Itu membuat petani menjerit. Belum soal beras dan jagung," kata Rozak.

Rozak berharap, Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) Tegal Raya bisa bekerja membantu petani dan nelayan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Utamanya bisa dimulai dari daerah masing-masing.

"Harapannya kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder untuk bisa mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Kota dan Kabupaten Tegal. Bisa optimal dan melahirkan kegiatan, advokasi serta bergerak agar kemandirian petani dan nelayan bisa terwujud," pungkas Rozak.