BANGKA, KOMPAS.com - Program penggunaan sepeda lipat yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, menuai perdebatan.
Hal ini berawal dari surat pada sebuah sekolah yang beredar di media sosial.
Isi surat itu meminta partisipasi wali murid untuk mendonasikan uangnya membeli sepeda seharga Rp 6 juta.
Pembelian sepeda disebutkan sebagai program wali kota dalam menuju Pangkalpinang sehat.
Selain itu, sepeda yang dijual melalui dinas pendidikan itu dalam rangkaian memeriahkan ulang tahun Kota Pangkalpinang ke-264.
Gambar sejumlah varian dari sepeda tersebut ikut dicantumkan.
Baca juga: 2 Pekan PTM di Pekanbaru, Disdik Pastikan Murid Aman dari Covid-19
Namun, surat tersebut tidak disertai nama dan stempel resmi instansi.
Kepala Dinas Pendidikan Pangkalpinang Eddy Supriadi membenarkan, bahwa adanya penawaran penjualan sepeda di sekolah-sekolah.
Namun Eddy menegaskan, tidak ada paksaan terkait pembelian sepeda tersebut.
"Secara sukarela, tidak ada paksaan dan ber-gaining apa pun," ujar Eddy saat dikonfirmasi Kompas.com di Pangkalpinang, Jumat (8/10/2021).
Eddy menilai, apabila ada penawaran dari pihak sekolah ke komite sekolah, sifatnya tidak memaksakan siapa pun.
"Nawarin ke komite, wali murid guru-guru boleh-boleh saja. Tapi tidak ada paksaan," ujar Eddy.
Menurut Eddy, pihaknya hanya memfasilitasi penawaran produk dan penawaran ke sekolah-sekolah juga biasa terjadi.
Tidak hanya untuk sepeda, tetapi juga produk lainnya.
"Bukan memaksa bisnis, biasalah produk-produk sering nawarin untuk ke sekolah-sekolah kita fasilitasi juga, apalagi ini merek dan produk Pangkalpinang," ujar Eddy.