Kader Demokrat Terlibat Bentrokan di Lahan Tebu Indramayu, Ini Kata Herman Khaeron

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herman Khaeron membantah informasi yang menyebutkan kader partainya menjadi penyebab tewasnya 2 petani tebu di Indramayu, Jawa Barat, dalam bentrokan pada Senin (4/10/2021) lalu.

Herman Khaeron mengatakan, Taryadi yang merupakan kader Partai Demokrat adalah orang yang gigih memperjuangkan hak petani.

Adapun saat ini Taryadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus bentrokan berdarah di lahan PT Rajawali II Jatitujuh, Indramayu.

Baca juga: Ormas Dalang Tewasnya 2 Petani akibat Bentrok di Lahan Tebu Indramayu Tidak Terdaftar

"Terkait dengan saudara Taryadi, salah seorang pimpinan F-Kamis, dan juga anggota DPRD dari Demokrat, saya yakin tidak terlibat bentrokan. Saya tahu sejak menjabat kepala desa dulu, (Taryadi) aktif membela warga," kata Herman Khaeron, saat dimintai keterangan, Jumat (8/10/2021).

Herman yang merupakan anggota Komisi VI DPR RI mengatakan, insiden yang dilatarbelakangi masalah sengketa lahan tersebut sebenarnya telah berlangsung lama.

Menurut Herman, kadernya sudah pernah melakukan mediasi melibatkan para pejabat daerah, serta pimpinan perusahaan tersebut.

"Taryadi ini selalu menyampaikan bahwa sejarahnya kawasan itu adalah kawasan hutan, dan warga setempat berkeinginan mengembalikan lagi menjadi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat," kata Herman.

Baca juga: Demokrat Beri Bantuan Hukum Anggota DPRD Indramayu Tersangka Kasus Bentrokan

Herman menyatakan berduka atas kematian dua petani tebu.

Ia mengajak khalayak untuk mendudukan masalah tersebut dengan musyawarah dan kebersamaan.

Menurut Herman, Demokrat juga sedang membuat tim pencari fakta mengenai kasus tersebut.

Baca juga: Bentrokan Berdarah di Lahan Tebu Indramayu, Ini Motif Ormas yang Melakukan Provokasi

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Syarifuddin mengatakan, meski sebagai anggota DPRD, Taryadi tetap tidak bisa mendapatkan hak imunitas, karena kasus saat ini menyangkut pidana atau kriminalitas.

"Namun dalam kasus pidana (pribadi), hak imunitasnya tentu secara otomatis tidak bisa diutamakan," kata Syaefuddin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Kantor DPRD Kabupaten Indramayu pada Kamis kemarin.

Menurut Syarifuddin, DPRD secara kelembagaan menghormati proses hukum yang berjalan, yang menjerat Taryadi selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis).