Turun ke PPKM Level 2, Pemkab Wonogiri Masih Larang Hajatan, Bupati: Kita Masih Dibayang-Bayangi Pandemi

WONOGIRI, KOMPAS.com-Bupati Wonogiri Joko Sutopo masih melarang warganya menggelar hajatan kendati bumi gaplek sudah turun level dari 3 ke 2 pada perpanjangan PPKM Jawa-Bali mulai 5 Oktober hingga 19 Oktober 2021.

Orang nomor satu di Pemkab Wonogiri beralasan hajatan acapkali menjadi klaster penularan covid-19 selama pandemi.

“Tadi Pak Presiden dalam arahan Hut TNI menyampaikan kita masih dibayang-bayangi pandemi Covid-19. Jadi belum dikatakan aman (untuk gelar hajatan). Untuk itu kami belum berani berspekulasi,” kata Jekek kepada Kompas.com, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Polisi Bubarkan Hajatan Pernikahan Disertai Hiburan Musik di Wonogiri

Menurut Jekek, belum diizinkannya warga menggelar hajatan sebagai bentuk kehati-hatian Pemkab Wonogiri agar tidak ada lagi penularan Covid-19 di klaster kegiatan masyarakat.

Terlebih, hajatan yang digelar masyarakat acapkali menimbulkan kerumunan. Kondisi itu berpotensi menularkan Covid-19 pada warga yang hadir dalam satu hajatan.

“Wonogiri memiliki kultur kalau hajatan itu untel-untelan (bergerombol). Makanya kami lakukan evaluasi (sebelum mengizinkan warga boleh menggelar hajatan). Apalagi kedisiplinan bukan hal yang mudah,” kata Jekek.

Baca juga: Tak Kuat Diteror Ditagih Utang Pinjol, IRT di Wonogiri Gantung Diri, Tinggalkan Wasiat di Buku Agenda

Jekek mengatakan landainya kasus Covid-19 di Kabupaten Wonogiri bukan berarti tidak ada lagi virus corona di bumi gaplek. Pasalnya masih ada potensi penambahan kasus positif jika warga mengabaikan penerapan prokes.  

Untuk itu dibutuhkan tindakan antisipasi mencegah berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Melandai (kasus Covid-19) itu belum bisa dikatakan seratus persen. Butuh antisipasi yakni menghindari kegiatan berpotensi jadi kerumunan dan menimbulkan klaster-klaster (penularan) baru,” jelas Jekek.

Untuk mengizinkan warga menggelar hajatan, kata Jekek, Pemkab Wonogiri akan berkoordinasi dengan Polres dan Kodim terkait bentuk kelonggaran yang diberikan warga yang menggelar hajatan semasa PPKM.

Dari koordinasi itu akan dikeluarkan panduan atau aturan dalam bentuk instruksi bupati untuk pelaksanaan hajatan selama PPKM level dua di Kabupaten Wonogiri.