Soal Kemiskinan Ekstrem di Karawang, Kepala BPS: Justru Bagus, Ada Tindak Lanjut Pemda

KARAWANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang Budi Cahyono menyebut langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) soal rencana mensinkronkan data kemiskinan justru bagus.

"Justru bagus, ada tindak lanjut dari Pemda (Karawang)," ujar Budi ditemui Kompas.com di Kantor BPS Karawang, Senin (4/10/2021).

Budi menyebut data statistika memang disajikan sebagai pendukung pengambilan kebijakan. Namun BPS tak bermaksud melakukan intervensi.

Baca juga: Bantah Karawang Masuk Kabupaten dengan Kemiskinan Ekstrem, Bupati Cellica: Datanya Tak seperti Itu

Hal itu disampaikannya menyusul data warga dengan kemiskinan ektrem sejumlah 4,51 persen atau 106.780 orang yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan baru-baru ini.

Budi menyebut, data tersebut bersumber dari survei kepada 1.040 orang pada Maret 2020 lalu.

Data hasil survei kemudian disampaikan ke BPS provinsi, baru kepada BPS Pusat. BPS Karawang sendiri hanya mempunyai data makro.

Baca juga: Wapres Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tuntas 2024

"Yang merilis dari pusat," kata dia.

Budi menjelaskan, kemiskinan ekstrem itu diukur menggunakan absolute proverty measure yang konsisten antar negara antar waktu.

Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yakni 1,9 USD purchasing power parity (PPP) atau setara Rp 11.941 per hari.

Estimasi tersebut berdasarkan konversi PPP tahun 2017 yang digerakkan dengan IHK (Indeks Harga Konsumen) periode Maret 2017 - Maret 2021.

Di Jawa Barat, setidaknya ada tujuh daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi. Yakni Sumedang, Kuningan, Indramayu, Karawang, Cianjur, Cirebon, dan Subang.

Sementara itu, penduduk Karawang yang berada di bawah garis kemiskinan tercatat sejumlah 195.410 orang atau 8,26 persen dari total penduduk Karawang sekitar 2,2 juta jiwa.

Jumlah itu naik sebanyak 2.175 orang dalam rentang waktu 2019 hingga Maret 2020.

Penduduk miskin Kabupaten Karawang sendiri berada pada nomor tujuh tertinggi dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat.

Sementara yang tertinggi berada di Kabupaten Bogor dengan 465,67 ribu jiwa dan terendah 11,16 ribu jiwa.

Garis kemiskinan di Karawang ditetapkan di angka pendapatan per kapita Rp 466.152 per bulan.

Di Jawa Barat, garis kemiskinan Karawang berada di urutan 10, dengan urutan tertinggi berada di Kota Depok dan terendah di Kabupaten Garut.

Presentase kemiskinan di Karawang mengalami penurunan pada 2018 menjadi sebesar 8,06 persen dari tahun 2017 sebesar 10,25 persen.

Kemudian pada 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 7,39 persen. Namun, angka kemiskinan kembali naik pada 2020 menjadi sebesar 8,26 persen.

"Mungkin karena dampak pandemi (Covid-19)," ungkap dia.

Tak membuat menjadi daerah termiskin

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang menyebutkan, adanya warga miskin ekstrem tak lantas menjadi Karawang sebagai daerah termiskin di Jawa Barat.

Sejumlah 25 desa di Karawang yang terdapat warganya tergolong miskin ekstrem berada di pesisir wilayah utara Karawang.

Menurut Acep, program pengentasan kemiskinan ekstrem justru diberikan kepada wilayah yang pemerintah daerahnya, termasuk bupatinya tanggap.

Selain itu, juga karena penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpihak pada program pengentasan kemiskinan.

"Saat itu saya mendampingi bupati saat tim kepresidenan (tim wapres) datang ke Karawang setelah dari Tirtajaya," ungkap dia.

Acep menilai dengan dirilisnya data kemiskinan ekstrem, termasuk di Karawang tak melulu negatif.

Selain oleh Pemkab Karawang, justru 25 desa itu bakal juga mendapat perhatian dari pemerintah provinsi hingga pusat.

Pemkab Karawang, kata Acep, telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Karawang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Karawang saat ini berada di atas 70, pada urutan 14 di Jawa Barat.

Ia mengatakan, IPM terbentuk oleh tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.

"Namun memang, pandemi berdampak pada daya beli dan pendapatan masyarakat," kata Acep.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana sempat meragukan data kemiskinan ekstrem yang ada pada 25 desa di Karawang.

Namun, ia mengaku tak masalah dan membuat tim khusus, termasuk untuk mensinkronkan data.