Mutasi 248 Pejabat, Wali Kota Blitar: Ada yang Senang, Ada yang Susah

Rincian mutasi 11 pejabat eselon II

Terdapat 11 pejabat eselon II yang mengalami mutasi dan pergeseran posisi.

Masing-masing yakni, Inspektur Daerah dijabat oleh Suyoto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Priyo Istanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial digeser menjadi Asisten Pemerintahan Ekonomi dan Kesra.

Baca juga: Turun dari PPKM Level 4 ke 1 dalam 3 Pekan, Penanganan Covid-19 di Kota Blitar Diapresiasi Menko Luhut

Selanjutnya, Hermansyah Permadi yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintah Ekonomi dan Kesra digeser menjadi Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan.

Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diisi oleh Tri Iman Prasetyono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).

Lalu, M Sidik yang sebelumnya menjabat kepala Bappeda dipindah menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Suharyono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimutasi menjadi Kepala Dinas PUPR.

Hakim Sisworo yang sebelumnya Kepala Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah dipindah menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Kemudian, Muh Aminurcholis yang sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, kini menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Juari yang sebelumnya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga digeser sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Arianto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Selanjutnya, M Muchlis yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan dimutasi menjadi Direktur RSUD Mardhi Waluyo.

Namun, mutasi di lingkungan Pemkot Blitar ini masih meninggalkan 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami kekosongan posisi kepala.

Santoso mengatakan, lelang jabatan kepala OPD yang masih kosong akan segera dilaksanakan, agar jalannya roda pemerintahan dapat berjalan maksimal.