5 Kecamatan di Lamongan Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

LAMONGAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan lima kecamatan sebagai pilot project percepatan penanganan kemiskinan.

Penetapan ini sekaligus sebagai upaya pemkab setempat dalam mendukung langkah pemerintah memberantas kemiskinan ekstrem pada 2024.

Hal ini terungkap setelah Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat menerima kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Surabaya, Kamis (30/9/2021). 

Baca juga: Viral, Video Warga Divaksin di Pinggir Jalan Desa di Lamongan

"Sesuai petunjuk pemerintah pusat, Kabupaten Lamongan telah menetapkan lima kecamatan lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. Pemilihan lima lokasi prioritas ini berdasarkan DTKS dan IDM tertinggi, sesuai ketentuan dari TNP2K," ujar Yuhronur, Kamis.

Lima kecamatan yang dipilih meliputi Kecamatan Babat, Kedungpring, Sugio, Sambeng, dan Modo.

Dari lima kecamatan ini akan diambil lima desa prioritas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Yuhronur mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tiga strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrem yang ada di Lamongan.

Mulai dari program yang mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Baca juga: Bupati Lamongan Ditantang Mendes Berantas Kemiskinan Ekstrem, Bilang: Kami Siap 0 Persen Warga Miskin Pada 2024

Konsep penanganan kemiskinan ekstrem di Lamongan, salah satunya bakal dilakukan pemerintah daerah setempat melalui program home care service.

Melalui program ini, kata dia, keluarga yang rentan memiliki risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan, akan didata dan diinventarisasi untuk dipenuhi kebutuhan dasar (bio-psiko-sosial-spiritual) secara mandiri, ditingkatkan kemandirian keluarga dalam pemeliharaan kesehatan, serta meningkatkan kualitas.

"Jadi program home care service yang pada mulanya hanya mengintervensi di bidang kesehatan, mulai dikembangkan di bidang sosial ekonomi," kata Yuhronur.

Lebih lanjut Yuhronur menjelaskan, intervensi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi yang dialami warga mulai dari pelayanan kesehatan di rumah, pemenuhan asupan gizi, sanitasi, air bersih, hingga kelayakan rumah tinggal dan akses bantuan sosial.

"Ini merupakan program gropyokan lintas perangkat daerah berkesinambungan dan komprehensif," tuturnya.

Baca juga: Pemkab Lamongan Akhirnya Kantongi Hak Paten Soto Lamongan dan Nasi Boranan

Adapun sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, juga sempat berkunjung ke Lamongan dan berdiskusi langsung dengan Yuhronur terkait langkah pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan ekstrem.

Gus Menteri-sapaan Abdul Halim Iskandar mengatakan, target serupa tidak hanya untuk Lamongan namun juga semua daerah di Indonesia.

Nantinya diharapkan program penanganan ini dapat mencapai target Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024.