Dana Covid-19 Rp 107 Miliar di Jember Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, DPRD Akan Lapor Penegak Hukum

BPK akan audit investigasi

Halim menilai, ada kemungkinan BPK akan melakukan audit investigasi.

Namun, hal itu masih menunggu persetujuan dari BPK Pusat.

Selain itu, pihak DPRD Jember masih akan membahas teknis laporan pada APH.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menambahkan pihaknya memilih untuk melaporkan temuan BPK tersebut pada aparat penegak hukum.

Namun bukan dirinya yang melaporkan, melainkan DPRD Jember.

“Tidak mungkin bupati menyerahkan sendiri ke APH, saya melaporkan diri saya sendiri, karena bupati yang bertanggung jawab,” jelas Hendy.

Untuk itu, Hendy meminta agar DPRD Jember yang melaporkan temuan tersebut pada APH, baik pada pihak kepolisian maupun kejaksaan.