Masalah Pagar Tembok dan Tuduhan Bau Limbah, Ini Bantahan Manajemen RS

Tanggapan manajemen RS

Sementara itu, Andri Setiawan selaku Direktur RSIA memberikan klarifikasi.

Ia mengatakan, warga yang melakukan aksi protes pembangunan tembok pagar itu hanya sekelompok pemuda.

"Saya klarifikasi, sebenarnya bukan warga ya, tapi beberapa pemuda. Mereka mungkin kurang senang dengan pembangunan pagar rumah sakit yang menganggap memakan badan jalan desa," ucap Andri.

Menurut Andri, persoalan ini sudah lama.

Pembangunan pagar tembok itu berada di tanah rumah sakit berdasarkan sertifikat.

Bahkan, Andri mengklaim pihaknya sudah menghibahkan tanah untuk pelebaran jalan desa sekitar 1 meter.

"Bukan kita mengambil, justru rumah sakit yang mendonasikan tanah untuk jalan. Bahkan, kami menemukan lagi bukti yang lebih kuat (sertifikat) tahun 1988. Dari penjual tanah ini dulu luasnya 25 meter dan kita beli tahun 2005. Si penjual bilang 1 meter tanah didonasikan untuk jalan desa, jadi dijual 24 meter. Jadi dokumen di kami itu 24 meter. Tapi, kami memagarnya hanya sekitar 23 meter," kata Andri.

Kemudian, terkait keluhan warga bau limbah, Andri menyebutkan bahwa tuduhan itu adalah fitnah.

Menurut dia, ada pihak yang melontarkan fitnah agar rumah sakit ditutup dan bangkrut.

"Yang benar itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah memeriksa limbah rumah sakit. Pertama, RS punya izin pengelolaan limbah, terus pembuangannya kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Tidak ada bau sebenarnya, karena setelah dicek pihak DLH, ternyata septic tank warga ada dua dan meluber ke mana-mana. Jadi, bisa disimpulkan baunya dari mana," ujar Andri.

Menurut Andri, dua pekan yang lalu, DLH menyatakan bahwa rumah sakit ibu dan anak tersebut tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan warga.

"Yang jelas, izin dan limbah rumah sakit, kita ikuti aturan dari pemerintah. Kami tidak ingin mencari masalah dengan masyarakat. Justru dengan rumah sakit ini kita ingin menolong masyarakat," kata Andri.

Kompas.com mencoba meminta tanggapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar Yusri terkait masalah ini.

Namun, Yusri belum memberikan respons.