Masyarakat Adat Tolak Pembangunan Waduk Lambo hingga Tutup Kantor Desa, Begini Respons Camat

MBAY, KOMPAS.com - Masyarat adat di Desa Laboleba menutup kantor desa sebagai bentuk penolakan terhadap lokasi pembangunan Waduk Lambo di Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Menanggapi penutupan itu, Camat Asesa, Oscar Sina, mengakui bahwa penutupan kantor Desa Laboleba oleh sejumlah warga itu merupakan dampak ketidakpuasan lantaran proses identifikasi lahan di lokasi tetap berlanjut. 

Menurut Oscar, kepala desa sempat melaporkan aksi warga ke polisi pada Jumat (24/9/2021) namun akhirnya dibatalkan. 

Baca juga: Buntut Penolakan Waduk Lambo, Masyarakat Adat Menutup Kantor Desa

“Dalam perjalanan kita diskusi dengan pihak kepolisian untuk tidak perlu diproses,” jelas Oscar kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat malam.

Oscar menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika tim dari pelaksana hendak melakukan pemetaan ulang untuk memastikan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Dari hasil pengukuran itu akan dilakukan desain lokasi sekaligus appraisal untuk memotret kembali hasil penilaian BPN. 

Tim appraisal kemudian mulai turun ke lapangan dan melakukan pemancangan papan proyek. Artinya, rencana pembangunan waduk tersebut telah diketahui oleh warga. 

“Kita berpikir, semua berjalan aman. Saya diskusi dengan kepala daerah dan kapolres. Dari mereka arahkan, kalau tidak ada persoalan, silahkan lanjut. Kalau ada, didiskusikan. Pokoknya kita berjalan sesuai tugas kita. Kalau ukur ya ukur. Kalau mau diskusi, ya ada ruang lain,” jelas dia.

Baca juga: Masyarakat Adat Adang Petugas dan Aparat yang Hendak Ukur Lahan Pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo

Oscar mengaku ikut turun langsung ke lapangan dan mensosialisasikan ke warga demi memperlancar proyek strategis nasional tersebut. 

Namun, menurut Oscar, tiga hari berselang setelah pemancangan papan proyek, terdapat sejumlah warga yang berupaya menghalang-halangi petugas di lapangan. 

Ia pun membantah tudingan pihaknya membongkar paksa.

Oscar mengatakan, petugas yang datang ke lokasi hanya mengukur demi memastikan hak-hak warga tetap terjaga. 

Sementara aparat Brimob yang diturunkan ke lapangan juga dikerahkan agar pengerjaan pengukuran oleh tim appraisal itu tidak terganggu. 

"Terkesan ada bentrok, tapi sebenarnya supaya mereka jangan sampai menyentuh petugas. Jangan sampai mereka kena pidana," tuturnya.

Oscar menuturkan bahwa pihaknya tetap menggunakan pendekatan yang baik kepada warga.