Unjuk Rasa Hari Tani Diwarnai Aksi Saling Dorong Mahasiswa dan Polisi

BLITAR, KOMPAS.com - Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan sempat mewarnai aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Blitar, di Kecamatan Kanigoro, Jumat (24/9/2021).

Aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan sejumlah organisasi petani dan diikuti oleh lebih dari 100 massa itu awalnya berlangsung damai.

Setelah melakukan orasi di halaman Kantor Pemkab, sekitar 10 perwakilan diperkenankan masuk guna menemui pihak Pemkab dan menyampaikan aspirasi mereka.

Namun, di tengah pertemuan itu, sebagian dari puluhan massa yang berada di luar pagar Kantor Pemkab berupaya masuk dan membuka pintu gerbang.

Baca juga: Tersandung Kasus Korupsi, Wakil Bupati Lombok Utara: Mohon Doanya...

Puluhan aparat keamanan dari Polres Blitar dan Satpol PP pun berusaha menahan pintu gerbang dari sisi dalam sehingga terjadi aksi saling dorong.

Ketika aparat keamanan sedikit lengah, pintu gerbang sedikit terdorong ke dalam dan terbuka sehingga beberapa penunjuk rasa berhasil masuk ke area dalam halaman Kantor Pemkab.

Tapi, hanya beberapa detik, aparat keamanan mendorong mereka kembali keluar area pagar.

"Beberapa sempat ditendang dan didorong," ujar koordinator aksi, Sabikul Khoir, kepada Kompas.com.

Sabik mengatakan, massa berupaya memaksa masuk ke dalam area halaman kantor Pemkab karena ingin menyusul rekan-rekan mereka yang sedang ditemui oleh pihak Pemkab Blitar.

"Karena pertemuan yang di dalam terlalu lama maka teman-teman yang di luar tidak sabar dan khawatir ada apa-apa dengan perwakilan kami," ujar dia.

Hasil pertemuan, ujar Sabik, terbukti mengecewakan karena Kepala Dinas Permukiman yang menemui tidak bersedia menandatangani tuntutan dari para pengunjuk rasa.

Tuntut lahan pertanian untuk petani muda

KOMPAS.COM/ASIP HASANI Lebih dari 100 mahasiswa dan petani melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Jumat (24/9/2021)

Selain GMNI, aksi unjuk rasa itu juga didukung oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Timur dan Paguyuban Petani Aryo Blitar.

Membawa spanduk besar bertuliskan "Reforma Agraria Jalan Keselamatan Rakyat", pengunjuk rasa sempat melakukan aksi 'long march' beberapa ratus meter dari area RTH menuju ke Kantor Pemkab Blitar.

Ketua GMNI Cabang Blitar, Ardan Abadan Malik, mengatakan, pengunjuk rasa menuntut kebijakan nyata pemerintah, mulai dari pusat hingga tingkat daerah, yang berpihak pada sektor pertanian.

Baca juga: Sembunyi di Hutan dan Kelaparan, Pemuda yang Bunuh Teman Usai Minum Miras di Blitar Akhirnya Ditangkap

Menurut Ardan, sektor pertanian tidak banyak diminati generasi muda bangsa karena pemerintah memang tidak pernah benar-benar memberikan dukungan melalui kebijakan yang dibuat.

Sebaliknya, pemerintah terus terlibat dalam proses marjinalisasi sektor pertanian dalam berhadapan dengan kekuatan mekanisme pasar yang kapitalistik.

Dalam konteks persoalan pertanian di Kabupaten Blitar, lanjut dia, hal itu terbukti dari banyaknya kasus konflik tanah antara petani dan perusahaan perkebunan pemegang HGU yang telah kadaluarsa.

Dia menunjuk setidaknya ada 5 titik konflik agraria di Kabupaten Blitar yang tak kunjung usai.

"Padahal salah satu persoalan mendasar petani adalah kepemilikan lahan yang terbatas," ujar dia.

Segenap persoalan yang menimpa sektor pertanian, tambah dia, membuat sedikit generasi muda yang termotivasi untuk menerjuni profesi sebagai petani.

Padahal, kata dia, sebenarnya banyak generasi muda termasuk dirinya dan yang lain yang memiliki ketertarikan pada pertanian.

Baca juga: Kota Blitar PPKM Level 3 di Instruksi Mendagri, Wali Kota: Sesuai Rilis Bu Gubernur, Kita di Level 2

"Tapi kisah yang banyak kami temui adalah kisah sedih petani yang merugi karena hasil panen mereka tidak cukup untuk sekadar menutup biaya tanam hingga panen," ujar dia.

Di sisi lain, kata Ardan, penanggalan Hari Tani Nasional berkaitan erat dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang ditetapkan pada 24 September 1960, persis 61 tahun yang lalu.

"Semangat dari UUPA jelas adalah semangat keberpihakan yang nyata pada petani dalam hal kepemilikan lahan," ujar dia.

Hari ini, kata Ardan, bukan hanya terlalu banyak petani yang tidak memiliki akses yang layak pada lahan pertanian, tapi juga terhimpit oleh tata kelola regulasi yang membuat petani semakin terjepit dalam mekanisme pasar.