Krisis Pejabat di Pamekasan, Satu Orang sampai Rangkap 3 Jabatan

Wahyudi, anggota DPRD Pamekasan mengatakan, kekosongan pejabat itu sudah berlangsung lebih dari tiga tahun.

Namun sampai hari ini, kekosongan itu belum juga diisi oleh Bupati Pamekasan.

Akibatnya, banyak pekerjaan pembangunan yang terbengkalai. Bahkan serapan anggaran rendah.

"Dinkes itu menangani pelayanan umum, tapi pejabatnya sudah tiga tahun lebih kosong hanya diisi Plt. Ini pekerjaan Bupati yang belum dibenahi sampai sekarang," kata Wahyudi saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Telan Biaya Rp 3 Miliar, Jalan di Pamekasan yang Baru Dikerjakan Sudah Ambles

Wahyudi menambahkan, program reformasi birokrasi Bupati Pamekasan sampai saat ini belum diketahui langkah konkretnya.

Justru internal birokrasi banyak menimbulkan kegaduhan.

Seperti pencabutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang menyebabkan ASN berunjuk rasa dan menurunnya kualitas pelayanan publik.

"Krisis pejabat ini akan terus mengganggu birokrasi jika tidak segera diselesaikan oleh Bupati," ungkap politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Baca juga: Dinilai Tebang Pilih Tertibkan Baliho Elite Parpol, Ini Tanggapan Satpol PP Pamekasan

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemkab Pamekasan Nurul Widiastuti ketika dikonfirmasi menjelaskan, aturan pengisian jabatan saat ini berbeda dengan sebelumnya.

Pengisian jabatan, baik mutasi ataupun promosi harus melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pemkab Pamekasan sudah mengajukan surat ke KASN untuk menggelar seleksi pejabat, mutasi ataupun promosi.

"Kita masih menunggu hasilnya dari KASN. Semoga tidak sampai akhir tahun ini sudah selesai semua OPD yang kosong ini," tutur Nurul.

Baca juga: Pamekasan Turun PPKM Level 2, Tempat Wisata Mulai Ramai Dikunjungi Warga

Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan ini menambahkan, beberapa tahun yang lalu Pemkab sudah melaksanakan seleksi pengisian jabatan eselon II.

Namun ada beberapa OPD yang pesertanya tidak memenuhi syarat. Sehingga kekosongan itu terus berlanjut hingga saat ini.

"Ada beberapa persyaratan spesifik untuk eselon II yang menyebabkan peserta seleksi minim," ungkap Nurul.

Pemkab Pamekasan sudah siap jika seandainya surat dari KASN segera turun. Sebab panitianya sudah selesai dibentuk dan dikirim juga ke KASN. 

"Kami sama-sama ingin bahwa kekosongan ini segera terisi," tandasnya.