Kompas.com - 23/09/2021, 11:29 WIB
Puluhan orang yang tergabung dalam perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perwakilan perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalbar Cin Cung alias Atong mengatakan, dalam peraturan pemerintah tersebut tarif PNBP yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTAPuluhan orang yang tergabung dalam perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perwakilan perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalbar Cin Cung alias Atong mengatakan, dalam peraturan pemerintah tersebut tarif PNBP yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen.

PONTIANAK, KOMPAS.com – Puluhan orang yang tergabung dalam perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perwakilan perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalbar Cin Cung alias Atong mengatakan, dalam peraturan pemerintah tersebut tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen.

“Selain itu, harga patokan ikan (JPI) yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sesuai dengan harga ikan di daerah,” kata Atong kepada wartawan Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Kapal Inka Mina 994 Terbakar di Perairan Raja Ampat, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Maka dari itu, sebanyak 33 orang yang tergabung dalam perhimpunan tersebut meminta pemerintah pusat mengkaji ulang peraturan tersebut.

“Pemilik kapal tidak mampu memperpanjang izin kapal, dikarenakan kenaikan tarif PNBP mencapai 150 sampai 400 persen,” ungkap Atong.

Untuk perbandingannya, lanjut Atong, salah satu kapal baru mengajukan perpanjangan izin pada September 2021, tahun sebelumnya PNBP yang dikenakan pada kapal ukuran 85GT itu sekitar Rp 70 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun dengan adanya penerapan tarif baru ini, uang yang harus dibayar menjadi sekitar Rp 165 juta.

“Untuk membayar izin kapal dengan tarif lama saja kami rugi. Kami juga terdampak pandemi Covid-19, operasional kapal yang mengalami kenaikan, untuk pembelian spare part, bahan besi dan lainnya,” jelas Atong.

Baca juga: Sekoci KMP Jembatan Musi 1 Terbalik, Awak Kapal Hilang Tenggelam

Kendati demikian, Atong menekankan, selaku warga negara yang baik tentunya taat pajak, tapi dia harap pemerintah pusat jangan sampai mencekik pemilik kapal dan nelayan dengan menaikkan tarif.

“Kami menolak kenaikan tarif baru ini. Kenaikan ini membuat kami tidak mampu melanjutkan proses perpanjangan izin,” tutup Atong.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Regional
Kasus Korupsi Masker, Eks Pejabat Dinkes Banten Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Masker, Eks Pejabat Dinkes Banten Divonis 4 Tahun Penjara

Regional
Danny Pomanto Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penyerangan Asrama Mahasiswa di Makassar

Danny Pomanto Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penyerangan Asrama Mahasiswa di Makassar

Regional
'Chat' Berisi Ancaman Pembunuhan Dibaca Ibu, Terungkap Anaknya Dicabuli Pelakunya Berulangkali

"Chat" Berisi Ancaman Pembunuhan Dibaca Ibu, Terungkap Anaknya Dicabuli Pelakunya Berulangkali

Regional
Seorang Pengedar Sabu dan Ekstasi Ditangkap di Serdang Bedagai, Terancam 20 Tahun Penjara

Seorang Pengedar Sabu dan Ekstasi Ditangkap di Serdang Bedagai, Terancam 20 Tahun Penjara

Regional
Kasus Suap Nurdin Abdullah, Mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Suap Nurdin Abdullah, Mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Divonis 4 Tahun Penjara

Regional
Keponakan yang Bunuh Pamannya Pakai Air Panas dan Martil Terancam 15 Tahun Penjara

Keponakan yang Bunuh Pamannya Pakai Air Panas dan Martil Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Kronologi Keponakan Bunuh Pamannya Pakai Air Panas dan Martil, Berawal Sakit Hati

Kronologi Keponakan Bunuh Pamannya Pakai Air Panas dan Martil, Berawal Sakit Hati

Regional
Banyak Residivis Kembali Curi Motor di Sumut, Tertangkap Saat Operasi Kancil Toba 2021

Banyak Residivis Kembali Curi Motor di Sumut, Tertangkap Saat Operasi Kancil Toba 2021

Regional
Beredar Foto Selebgram Ambon yang Terlibat Video Porno Menikah dengan Kekasih, Ini Kata Polisi

Beredar Foto Selebgram Ambon yang Terlibat Video Porno Menikah dengan Kekasih, Ini Kata Polisi

Regional
Limbah Sawit di Riau Diolah Jadi Biogas, Upaya Menekan Gas Rumah Kaca

Limbah Sawit di Riau Diolah Jadi Biogas, Upaya Menekan Gas Rumah Kaca

Regional
Jelang UMK 2022 Diputuskan, Ini Masukan Serikat Buruh untuk Ganjar

Jelang UMK 2022 Diputuskan, Ini Masukan Serikat Buruh untuk Ganjar

Regional
Diduga Cemburu, Pengungsi Afghanistan di Kupang Tikam Temannya Pakai Kunci Motor

Diduga Cemburu, Pengungsi Afghanistan di Kupang Tikam Temannya Pakai Kunci Motor

Regional
Jadi Calo CPNS, Pria Ini Tipu Warga Madiun hingga Rp 1 Miliar, Uangnya Dipakai untuk Nikah Lagi

Jadi Calo CPNS, Pria Ini Tipu Warga Madiun hingga Rp 1 Miliar, Uangnya Dipakai untuk Nikah Lagi

Regional
Sidang Kasus Investasi Bodong Rp 84,9 Miliar di Pekanbaru, 5 Terdakwa Minta Bebas, Ditolak Hakim

Sidang Kasus Investasi Bodong Rp 84,9 Miliar di Pekanbaru, 5 Terdakwa Minta Bebas, Ditolak Hakim

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.