Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UU Keistimewaan, Pintu Masuk Klaim Tanah oleh Keraton Yogyakarta (2)

Kompas.com - 22/09/2021, 22:30 WIB
Irawan Sapto Adhi,
Dony Aprian

Tim Redaksi

Sementara itu, anggota Tim Asistensi Rancangan UU Keistimewaan yang juga anggota Tim Hukum Keraton Yogyakarta, Achiel Suyanto, menilai keliru jika ada pihak yang menganggap UU Keistimewaan dibuat salah satunya agar keraton bisa mengambil kembali tanah yang sudah dimanfaatkan masyarakat, termasuk tanah desa.

Menurut dia, UU Keistimewaan hanya mengarahkan untuk penertiban administrasi tanah milik kasultanan dan kadipaten.

“Begini ya, itu persepsi yang keliru, kalau keraton akan mengambil kembali tanah-tanah. Keraton hanya menata berdasarkan UU Keistimewaan, menertibkan administrasinya,” ujar dia saat diwawancara secara daring, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Kekhawatiran di Balik Sertifikasi Tanah Desa oleh Keraton Yogyakarta (1)

Meskipun telah disertifikasi menjadi milik kasultanan atau kadipaten, tanah desa tetap bisa dikelola atau dimanfaatkan oleh desa seperti sedia kala

“Pemanfaatan atau penggunaan tanah desa (setelah disertifikatkan menjadi milik kasultanan atau kadipaten) masih digunakan oleh desa. Enggak ada masalah. Cuma desa enggak boleh menjual, tidak boleh meminjamkan kalau tidak ada izin keraton. Kan begitu bahasanya,” papar dia.

Namun, dia membenarkan, UU Keistimewaan sebenarnya tidak pernah mengatur soal penatausahaan tanah desa. Tapi, lanjut Achiel, tanah desa di DIY tidak bisa dilepaskan dari sejarah pertanahan keraton.

Di mana, pertanahan menjadi salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan yang diatur dalam UU Keistimewaan. Penatausahaan tanah desa kemudian diatur dalam Perdais Pertanahan.

“Jangan seolah-olah tanah desa itu punya desa, belum tentu. Wong asalnya desa di DIY dulu juga dari keraton kok. Zaman dulu kasultanan memberikan tanah untuk dikelola desa. Jangan bilang ‘loh ini kan sekarang ada UU Desa’. Iya, desa diatur dalam UU Desa, tapi masalah pertanahan itu bagian dari UU Keistimewaan,” pendapat Achiel.

Dia mengakui, setelah disertifikasi dengan status di atas tanah milik kasultanan dan kadipaten, pemanfaatan tanah desa otomatis akan semakin terkontrol. Kontrol yang dia maksud adalah dari kasultanan dan kadipaten.

“Zaman dulu kan seenaknya. Kadang kalau itu tanah desa, lurah bisa seenaknya menyewakan 30 tahun. Dia (lurah) padahal jabatannya terbatas, tapi kemudian menyewakan ke pihak ketiga selama 30 tahun, bahkan 50 tahun. Itu sudah enggak benar. Nah sekarang ditata, diatur,” ungkap dia.

Saat ini, setiap kali tanah desa mau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maksimal hanya boleh disewa 10 tahun. Setiap 10 tahun sekali perjanjian harus diperpanjang.

“Kan begitu, jadi dikontrol. Kalau dulu kan enggak. Nah ini gunanya tertib administrasi, tertib pertanahannya di DIY,” ujar dia.

Baca juga: Kekhawatiran di Balik Sertifikasi Tanah Desa oleh Keraton Yogyakarta (2)

Sementara pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Pusat juga menjadikan UU Keistimewaan sebagai patokan sertifikasi ulang tanah desa di DIY menjadi milik kasultanan atau kadipaten.

Apalagi berdasarkan UU Keistimewaan pula, kasultanan dan kadipaten telah dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak yang diakui oleh negara.

“Kami memberlakukan aturan yang ditetapkan UU Keistimewaan. Tanah kasultanan dan kadipaten buat kami di pemerintah pusat tidak harus diperdebatkan,” kata Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat dikonfirmasi secara daring, Senin (5/7/2021).

Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno mengklaim bahwa manfaat yang diperoleh masyarakat dari program penyesuaian status hak pakai di atas tanah kasultanan atau tanah kadipaten sangat besar.

Menurut dia, masyarakat mendapat manfaat berupa kejelasan pengelolaan tanah desa oleh pemdes dan ada kepastian terhadap alas hak kepemilikan tanah desa bahwa tanah tersebut adalah milik tanah kasultanan atau kadipaten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluhan Pedagang di Candi Gedongsongo: Usai Revitalisasi, Kios Malah Tergenang Air Saat Hujan

Keluhan Pedagang di Candi Gedongsongo: Usai Revitalisasi, Kios Malah Tergenang Air Saat Hujan

Regional
Maju Independen di Pilkada Jateng, Calon Kepala Daerah Harus Kantongi Minimal 1,8 Juta Dukungan

Maju Independen di Pilkada Jateng, Calon Kepala Daerah Harus Kantongi Minimal 1,8 Juta Dukungan

Regional
Pilkada Sulbar, Mantan Gubernur Ali Baal Masdar Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Partai Demokrat

Pilkada Sulbar, Mantan Gubernur Ali Baal Masdar Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Partai Demokrat

Regional
Pilkada Salatiga, PKB-Gerindra Jajaki Koalisi

Pilkada Salatiga, PKB-Gerindra Jajaki Koalisi

Regional
Pilkada Kota Semarang, PDI-P Buka Pendaftaran Bakal Calon Awal Mei

Pilkada Kota Semarang, PDI-P Buka Pendaftaran Bakal Calon Awal Mei

Regional
Pemprov Jateng Ajukan Dataran Tinggi Dieng sebagai Geopark Nasional, Ini Alasannya

Pemprov Jateng Ajukan Dataran Tinggi Dieng sebagai Geopark Nasional, Ini Alasannya

Regional
Gagal Curi Kotak Amal, Wanita di Jambi Gasak Karpet Masjid

Gagal Curi Kotak Amal, Wanita di Jambi Gasak Karpet Masjid

Regional
Honda CRV Tabrak Truk dari Belakang di Tol Pekanbaru-Dumai, 3 Tewas

Honda CRV Tabrak Truk dari Belakang di Tol Pekanbaru-Dumai, 3 Tewas

Regional
Pilkada Banyumas, Minimal Dukungan Calon Independen Sebanyak 89.874 Warga

Pilkada Banyumas, Minimal Dukungan Calon Independen Sebanyak 89.874 Warga

Regional
Pemprov Sumbar Dapat Dana Rp 478 Miliar untuk Bangun Jalan

Pemprov Sumbar Dapat Dana Rp 478 Miliar untuk Bangun Jalan

Regional
Demam Berdarah di Demak Alami Tren Kenaikan, Capai 164 Kasus, Terbanyak di Wilayah Kota

Demam Berdarah di Demak Alami Tren Kenaikan, Capai 164 Kasus, Terbanyak di Wilayah Kota

Regional
Pilkada Ende, Politisi PDI-P Daftar Penjaringan Calon Bupati oleh Partai Demokrat

Pilkada Ende, Politisi PDI-P Daftar Penjaringan Calon Bupati oleh Partai Demokrat

Regional
Bukan Rampok, 3 Mobil Pengadang Pengendara di Pekanbaru Ternyata Debt Collector

Bukan Rampok, 3 Mobil Pengadang Pengendara di Pekanbaru Ternyata Debt Collector

Regional
5 Kearifan Lokal di Sumatera, dari Smong hingga Kelekak

5 Kearifan Lokal di Sumatera, dari Smong hingga Kelekak

Regional
Penyuludupan Walabi dan Burung Cendrawasih Digagalkan, Ditemukan di Atas Kapal Pelni

Penyuludupan Walabi dan Burung Cendrawasih Digagalkan, Ditemukan di Atas Kapal Pelni

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com